ANALISIS BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota X)

FITRI, NOVITA (2015) ANALISIS BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota X). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Tesis Fulltext) 201507271444th_nopitgabungan.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (697kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan efektivitas belanja bantuan sosial di Kota X tahun 2010-2014, berdasarkan implementasi Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Penelitian menggunakan metode penelitian case study dengan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara dengan teknik purposive sampling. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif dengan model Miles dan Huberman serta analisis proporsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja bantuan sosial di Kota X tahun 2010-2011 masih belum efektif . Hal ini terlihat dari pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, penyalurannya, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi bantuan sosial. Realisasi bansos yang sesuai dengan tujuan penggunaan bansos untuk tahun 2010-2011 hanya berkisar antara 1,46 sampai 7,71 persen selebihnya tidak sesuai dengan tujuan penggunaan bansos. Sedangkan pelaksanaan belanja bantuan sosial di Kota X tahun 2012-2014 sudah berjalan efektif karena pemberian bantuan sosial sudah memenuhi kriteria tujuan penggunaan yaitu kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 sangat efektif, karena memaksa Pemerintah Daerah untuk mengelola belanja bentuan sosial lebih baik dengan melakukan perencanaan dan penganggaran belanja bantuan sosial yang sesuai dengan kriteria belanja bantuan sosial sehingga bantuan sosial yang bersifat insidentil yang dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan bantuan sosial tidak ada lagi. Kata kunci: Bantuan sosial dan efektivitas

Actions (login required)

View Item