PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK GANDA (OVERLAPPING)STUDI KASUS PADA PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI NOMOR 21/G/2012/PTUN-JBI

NILMA, NISPRAWATI (2016) PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK GANDA (OVERLAPPING)STUDI KASUS PADA PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI NOMOR 21/G/2012/PTUN-JBI. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

[img]
Preview
Text (abstrak)
ABSTRAK.pdf - Published Version

Download (118kB) | Preview
[img]
Preview
Text (bab 1)
BAB I.pdf - Published Version

Download (353kB) | Preview
[img]
Preview
Text (bab V)
BAB V.pdf - Published Version

Download (51kB) | Preview
[img]
Preview
Text (daftar pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (54kB) | Preview
[img] Text (tesis full text)
TESIS.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Dalam Penerbitan Sertifikat diperlukan suatu proses yang melibatkan pihak pemohon, para pemilik tanah yang bersebelahan, pihak instansi yang terkait untuk memperoleh penjelasan dan surat–surat sebagai alas hak yang berhubungan dengan permohonan sertifikat tersebut. Sekarang dalam praktek tidak jarang terjadi beredarnya sertifikat asli tetapi palsu atau Sertifikat ganda di masyarakat sehingga pemegang hak atas tanah perlu mencari informasi tentang kebenaran dan data fisik dan data yuridis yang tertera dalam Sertifikat tersebut di Kantor Pertahanan setempat. Pada umumnya masalah baru muncul dan diketahui terjadi penerbitan Sertifikat diatas tanah orang lain padahal diatas tanah tersebut dikuasai oleh orang lain dan dalam hal ini biasanya akan terdeteksi ketika pemegang Sertifikat yang bersangkutan akan melakukan suatu perbuatan hukum atas bidang tanah. Terdapat sertifikat ganda hak milik atas tanah yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 21/G/2012/PTUN-JBI. Rumusan masalah yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah: apa dasar hukum bagi penggugat untuk melakukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara? latarbelakang lahirnya Sertifikat Hak Milik ganda dalam perkara Nomor 21/G/2012/PTUN-JBI? dan dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusan perkara Nomor 21/G/2012/PTUN-JBI tentang penyelesaian sengketa Sertifikat ganda? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Maka didapatkan hasil penelitian bahwa dasar hukum yang diajukan penggugat adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Jambi. Yang melatarbelakangi sertifikat ganda ini, karena sebidang tanah dimiliki oleh dua orang pemilik sertifikat, dasar pertimbangan hukum PTUN jambi adalah aturan-aturan hukum positif yang ada di Indonesia. Simpulan dari hasil penelitian, bahwa kurangnya sosialisasi dan tidak adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan BPN, sehingga membuat pendataan tanah berjalan dengan tidak baik. Saran yang ingin penulis sampaikan, agar masayarakat harus aktif mencari tahu tentang sertifikatnya serta harus ada kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pihak BPN setempat, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam masalah kepemilikan tanah. Kata Kunci : Pembatalan; Sertifikat Ganda; Putusan 21/G/2012/PTUN-JBI CANCELLATION OF CERTIFICATE OF TITLE DOUBLE (overlapping) CASE STUDY ON COURT ADMINISTRATION DECISION OF THE JAMBI No. 21 / G / 2012 / PTUN-JBI (NILMA NISPRAWATI, 1220122016, Graduate School of Law Master of Notary Program, University of Andalas, 105 pages, 2015) Issuance of Certificate required in a process involving the applicant, adjacent landowners, the agencies to obtain an explanation and letters as the right base associated with the certificate request. Now the practice is not uncommon, but the release of the original certificate or certificates fake double in the community so that the holders of land rights need to find information about the truth and the physical data and juridical data contained in the certificates in the local Defense Office. In general, new problems have emerged and are known to occur issuance of certificates on the land of others when on the land occupied by others, and in this case will usually be detected when the holder of the relevant certificates will perform a legal act on the ground. There is a double certificate of title for the land that became the object of dispute in the State Administrative Court Jambi No. 21 / G / 2012 / PTUN-JBI. The problems to be achieved in this paper is: what is the legal basis for the plaintiff to pursue a lawsuit to the State Administrative Court? background birth certificate Hak double in case Number 21 / G / 2012 / PTUN-JBI? and the basic legal consideration of the State Administrative Court judge in ruling case Number 21 / G / 2012 / PTUN-JBI dispute settlement Certificate double? The method used in this research is normative juridical law, types of data used in this research is secondary data. Then obtained the findings that the plaintiff filed a legal basis which is a certificate issued by BPN Jambi. Underlying this double certificate, for a plot of land owned by two of the owner of the certificate, the basic legal considerations PTUN jambi are rules of positive law in Indonesia. The conclusions of the research, that the lack of socialization and lack of cooperation between people with BPN, thus making the land inventory is not well run. Suggestions that the author wants to convey, so that the community should actively seek to know about the certificate and should be good cooperation between communities and local BPN, so there is no overlap in the issues of land ownership Keywords: Cancellation; Dual Certificate; Decision 21 / G / 2012 / PTUN-JBI

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana (Tesis)
Depositing User: s2 kenotariatan kenotariatan
Date Deposited: 02 Aug 2016 03:28
Last Modified: 02 Aug 2016 03:28
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/13748

Actions (login required)

View Item View Item