PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DAN DITEMPATKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERUSAHAAN

MUHAMMAD, AFDHAL ASKAR (2014) PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DAN DITEMPATKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERUSAHAAN. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (Skripsi Fulltext) 201504141124th_tesis afdhal.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN) merupakan badan usaha yang memiliki banyak tujuan dalam pendiriannya. Tujuan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya dinsingkat UU BUMN) Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa: “Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah : a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. Mengejar keuntungan; c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat” Sebagai badan usaha dalam pendirian dan pelaksanaan kegiatan BUMN juga dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh negara, modal pendirian dan penataan usaha BUMN sudah selayaknya berasal dari kekayaan negara itu sendiri. Berkaitan dengan hal ini, maka ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat dengan UU BUMN)telah mengakomodirnya.

Actions (login required)

View Item