Prosedur Penatausahaan Keuangan pada Bendahara Pengeluaran Dinas Prasaran Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat

DANDIO, PIDASA (2014) Prosedur Penatausahaan Keuangan pada Bendahara Pengeluaran Dinas Prasaran Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (TUGAS AKHIR FULLTEXT) 201411251302th_tugas akhir.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (292kB)

Abstract

Pengelolaan yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah diawali dengan diberlakukannya pemerintah daerah tanggal 1 Januari 2001, sesuai dengan Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. Undang – Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pemerintah daerah diberi kebebasan dan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur serta mengelola rumah tangga dan daerahnya sendiri, maka penyelanggaraan Otonomi Daerah merupakan awal bagi pemerintah daerah untuk mulai mengkonsentrasikan diri terhadap pembangunan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah ini berguna untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang secara umum ditandai dengan penyelenggaraan pembangunan disertai pelayanan kepada masyarakat. Pada dasarnya pengelolaan keuangan disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penatahusahaan dipegang oleh satu orang bendahara penerimaan dan satu orang bendahara pengeluaran dan dibantu oleh beberapa orang pembantu bendahara yang bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran SKPD.

Actions (login required)

View Item