PELAKSANAAN PAGANG GADAI TANAH HARTA PUSAKA TINGGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 ( Studi Kasus pada Pengadilan Negeri di Sumatera Barat )

YONA, EVANITA (2014) PELAKSANAAN PAGANG GADAI TANAH HARTA PUSAKA TINGGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 ( Studi Kasus pada Pengadilan Negeri di Sumatera Barat ). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi) 201411181233th_fix skripsi.compressed.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (938kB)

Abstract

Tanah merupakan suatu hal yang sangat penting berguna dalam berlangsungnya kehidupan manusia sehari-hari, beberapa di antaranya adalah sebagai tempat tinggal, tempat melangsungkan kehidupan, dan sebagai wadah dalam memenuhi kehidupannya. Keberadaan tanah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu pada pasal 33 ayat (3) yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat.”1 Di dalam hukum adat tanah ini mempunyai banyak fungsi lainnya yaitu sebagai tempat tinggal keluarga dan masyarakat, tempat memberikan penghidupan, sebagai tempat para warga meninggal dikebumikan, dan sesuai dengan kepercayaan leluhur dari zaman dahulu yaitu sebagai tempat tinggal dewa-dewa pelindung serta tempat roh para leluhur bersemayam. Di dalam hukum adat tersebut juga dikenal adanya tanah ulayat kaum. Ulayat kaum adalah suatu wilayah atau kawasan yang penguasaannya teruntuk bagi kaum dalam suku tersebut. Tanah ulayat kaum akan turun menurut ranji berikutnya. Pengaturan pemanfaatan tanah ulayat pada kelompok ini adalah mamak kepala waris. Mamak kepala waris berperan penting dalam urusan pemeliharaan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, penjualan dan penggadaian tanah ataupun sawah. Fungsi mamak kepala waris orang yang

Actions (login required)

View Item