OTORITAS DAN PEMBAGIAN PERKEBUNAN PLASMA KELAPA SAWIT DI NAGARI KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

YESI, JAMILA (2015) OTORITAS DAN PEMBAGIAN PERKEBUNAN PLASMA KELAPA SAWIT DI NAGARI KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan.

Text 201510291458th_yesi jamila2 .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tujuan pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah tempat berdirinya perusahaan perkebunan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus menerapkan sistem Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Perkebunan inti adalah milik perusahaan, sedangkan perkebunan rakyat (plasma) diperuntukkan kepada warga sekitar berdirinya perusahaan dalam pola hubungan yang khusus dan berkesinambungan. Maka, yang menjadi objek peningkatan kesejahteraan ini adalah masyarakat yang berada pada taraf ekonomi lemah atau lapisan sosial bawah. Ninik mamak adalah pihak yang memiliki otoritas penuh dalam pengaturan pembagian perkebunan plasma kelapa sawit di Nagari Kinali, termasuk dalam penentuan kriteria dari warga yang akan menerima kebun plasma, khususnya kebun plasma PT. RUA. Tujuan penelitian ini adalah 1). Mengetahui metode rekrutmen oleh pemimpin adat dalam pembagian perkebunan plasma PT. RUA di Nagari Kinali, 2). Mengetahui keanggotaan kelompok kebun plasma PT. RUA, dan 3). Mengetahui status ekonomi keluarga yang menerima kebun plasma PT. RUA di Nagari Kinali. Untuk memahami permasalahan ini, peneliti menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf-Dahrendorf tentang legitimasi otoritas dan C. Wright Mills mengenai pengaruh kekuasaan dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen. Pemilihan informan adalah dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima kebun plasma tidak hanya berasal dari lapisan sosial bawah, tetapi beranekaragam. Hal ini disebabkan oleh ninik mamak sebagai pemimpin adat dan pemilik otoritas di kampung, menetapkan kriteria tersendiri dalam menentukan penerima kebun plasma. Kriteria yang ditetapkan seperti batas usia, hubungan kekerabatan, dan status perkawinan dan hubungan kekerabatan. Sedangkan status perekonomian keluarga tidak menjadi pertimbangan dalam pembagian kebun plasma ini. Dengan demikian, tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga tempatan perusahaan perkebunan belum dapat dikatakan tercapai seutuhnya. Kata kunci: Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Otoritas, Lapisan Sosial.

Actions (login required)

View Item