DAMPAK PEMEKARAN NAGARI TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI NAGARI LUNANG UTARA DAN NAGARI LUNANG BARAT PASCA PEMEKARAN NAGARI (2009-2013)

ANJONI, SAPUTRA (2015) DAMPAK PEMEKARAN NAGARI TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI NAGARI LUNANG UTARA DAN NAGARI LUNANG BARAT PASCA PEMEKARAN NAGARI (2009-2013). Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (Skripsi Full Text) 201509210927st_anjoni saputra.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemekaran pemerintahan Nagari di Kecamatan Lunang pada tahun 2009 hingga tahun 2013 telah menghasilkan 9 pemerintahan nagari baru, 2 diantara pemekaran pemerintahan nagari baru tersebut adalah Nagari Lunang Utara dan Nagari Lunang Barat. Pemekaran atau pembentukan pemerintahan nagari baru dapat diartikan memperpendek jarak pemerintahan nagari dengan masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang maksimal terhadap masyarakat. Adapun judul penelitian ini adalah dampak pemekaran nagari terhadap pelayanan publik di Nagari Lunang Utara dan Nagari Lunang Barat pasca pemekaran nagari tahun 2009-2013. Untuk menganalisa data yang ditemukan peneliti menggunakan konsep kesiapan otonomi daerah Josef Riwu Kaho yang terdiri dari 4 faktor kemampuan daerah otonomi baru yakni; Kemampuan Sumber Daya Manusia; Keuangan; peralatan; organisasi dan manajemen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif yang digabungkan dengan metode survei. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, sedangkan survei menggunakan kuesioner sebagai triangulasi data. Adapun hasil penelitian didapatkan menunjukkan bahwa, SDM pemerintahan nagari yang belum memadai, seperti terdapatnya sekretaris nagari tidak berstatus PNS; Rangkap jabatan perangkat nagari; Keuangan nagari yang belum cukup mampu dalam mendukung berjalannya pemerintahan dan pelayanan publik; Peralatan yang belum cukup mampu dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik; Organisasi manajemen yang belum cukup mahir dalam menjalankan tugas. Berdasarkan temuan tersebut peneliti melihat bahwa, pemekaran pemerintahan nagari yang terjadi di Kecamatan Lunang terkesan dipaksakan, dimana dalam jangka waktu 3 tahun dilaksanakan 9 pemakaran pemerintahan nagari dan 1 kecamatan, sehingga menyebabkan terjadinya ketidaksiapan dari segi, SDM, Keuangan, Peralatan Dan Organisasi pemerintahan nagari dalam menjalankan pemerintahan dan pelayananan publik secara maksimal. Kata Kunci : Pemekaran Nagari, Pelayanan Publik, Kemampuan Pemerintahan Nagari

Actions (login required)

View Item