PENDAFTARAN TANAH HAK GUNA USAHA SEBAGAI ASET YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-AIDARUSIYAH RIAU DI KABUPATEN ROKAN HULU

Rahman, Habibur (2022) PENDAFTARAN TANAH HAK GUNA USAHA SEBAGAI ASET YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-AIDARUSIYAH RIAU DI KABUPATEN ROKAN HULU. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (409kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I.pdf - Published Version Download (444kB)
	Text (BAB AKHIR/PENUTUP) BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (156kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (221kB)
	Text (TESIS FULL) FULL TESIS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak yang baru yang tidak terdapat didalam Hukum Adat namun tidak sama dengan hak erfpacht dalam Hukum Perdata Barat/BW yang merupakan hak kebendaan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana status hukum dari kepemilikan tanah yang diserahkan oleh ninik mamak kepada yayasan, bagaimana proses penyerahan tanah yang dilakukan ninik mamak kepada yayasan dan bagaimana proses pendaftaran tanah sebagai aset yayasan. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dilapangan. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara terstruktur. Hasil Penelitian, Status hukum dari kepemilikan tanah yang diserahkan oleh ninik mamak kepada yayasan yaitu tanah ulayat, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 mengatur bahwa tanah adat akan didaftar dalam buku tanah. Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta otentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang (Pasal 1682, 1867 dan Pasal 1868 KUH Perdata). Sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta ontentik sebagai alat pembuktian. Proses penyerahan tanah yang dilakukan ninik mamak kepada yayasan yaitu harus ada surat keterangan hibah yang dibuat dihadapan PPAT, dan diketahui oleh ninik mamak agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan akan tetapi dalam prakteknya warga setempat beranggapan bahwa tanah itu masih tanah ninik mamak yang bisa di pergunakan untuk tanah ulayat padahal tanah pesantren itu sudah ada akta hibah dan seharusnya yayasan wajib memfasilitasi pada luas kebun plasma sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas kebun inti. Oleh karena itu dalam KUHPerdata pemberian hibah di atur di dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 yang mana penerima hibah tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individualnya. Serta pendaftaran tanah HGU sebagai aset yayasan yaitu masih belum efektif karena harus berdasarkan peraturan sebelum mengajukan permohonan hak maka pemohon terlebih dahulu harus mengajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan. Namun dalam hal ini pendaftaran tanah hak guna usaha untuk Yayasan Pendidikan Islam Al-Aidarusiyah Riau dilakukan pada tahun 2019 sampai saat ini masih sampai pengurusan di pengukuran/peta bidang karena masih ada proses lanjutannya untuk pendaftaran panitia B. Dalam hal prosesnya jika PBT hasil dari pengukuran didaftarkan ke Kanwil BPN Riau untuk panitia B maka Produk panitia B yaitu SK pemberian hak. Apabila sudah mempunyai SK pemberian hak harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat untuk penerbitan Sertipikat HGU. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, HGU, Yayasan

Actions (login required)

View Item