EFEKTIFITAS PEMBERIAN HASIL REKOMENDASI PENYELIDIKAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA KEPADA LEMBAGA NEGARA

Rini Fitria, Morfi (2023) EFEKTIFITAS PEMBERIAN HASIL REKOMENDASI PENYELIDIKAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA KEPADA LEMBAGA NEGARA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (53kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (301kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (51kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (258kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disingkat menjadi HAM) merupakan hak kodrati setiap manusia. Hak Asasi Manusia menjadi dasar suatu negara dalam membentuk segala ketentuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disingkat menjadi Komnas HAM) sebagai lembaga independen, juga berlandaskan kepada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa; perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggungjawab negara. Dalam menjalankan tugasnya, Komnas HAM dapat berwenang melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus pelanggaran HAM dan mengeluarkan hasil rekomendasi berdasarkan penyelidikan tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini pertama, bagaimana peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menyelesaikan dugaan kasus pelanggaran HAM? Kedua, bagaimana efektifitas pemberian hasil rekomendasi penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap dugaan pelanggaran HAM kepada lembaga negara? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis emnpiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara ilmiah dan studi kepustakaan berupa Undang-Undang dan buku-buku ilmiah. Jenis data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menjelakan bahwa pertama, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM bahwa dalam melakukan perlindungan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki peran dan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi, dan memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan kasus pelanggaran HAM berat, serta mengeluarkan rekomendasi setelahnya. Kedua, Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM setelah dilakukannya penyelidikan merupakan tindak hukum publik karena menghasilkan hubungan hukum antara Komnas HAM dengan Pemerintah selaku penerima rekomendasi dan Substansi dari rekomendasi Komnas HAM mengenai adanya suatu kasus pelanggaran HAM dan berbagai solusi dalam penyelesaiannya serta hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa layaknya putusan pengadilan yang memiliki nilai eksekutorial. Oleh sebab itu, rekomendasi Komnas HAM ada yang ditindaklanjuti oleh lembaga negara yang dituju, ada pula yang tidak.

Actions (login required)

View Item