STATUS HUKUM PT. RIAU AIRLINES PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PK NO. 129PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

Surya Nami, Jogi (2023) STATUS HUKUM PT. RIAU AIRLINES PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PK NO. 129PK/Pdt.Sus-Pailit/2013. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (116kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (446kB)
	Text (Bab AKhir/Kesimpulan) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (107kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (248kB)
	Text (Tesis Full) FULL TESIS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK PT. RAL sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berwujud Perseroan Terbatas, yang cakap mengadakan hubungan hukum atau melakukan perbuatan hukum dengan subjek hukum yang lainnya, PT. Riau Airlines (PT. RAL) telah menghentikan kegiatan bisnis sejak awal September 2010, pada Tahun 2012 PT. RAL dinyatakan pailit dalam perkara Nomor 622 K/Pdt.Sus/2012, Mahkamah Agung menyatakan pailit terhadap PT. Riau Airlines, karena adanya hutang yang jatuh tempo dan wajib ditagih serta adanya hutang pada 2 (dua) kreditur yang lain selain PT. Bank Muamalat Indonesia, dalam pengelolaan BUMD, namun dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) No 129PK/pdt.sus-pailit/2013, maka putusan pailit PT. Riau Airlines dibatalkan, PT. Riau Airlines yang dalam keadaan tidak pailit namun menghentikan kegiatan bisnisnya hingga sekarang, hal ini menimbulkan permasalahan, kepala daerah sebagai pemegang saham sangat berperan, tanggung jawab pemegang saham terhadap kelangsungan PT. Riau Airlines setelah putusan PK tersebut agar menjelaskan status hukum PT. Riau Airlines belum terlaksana, saat ini PT. Riau Airlines berstatus PT yang aktif namun tidak melakukan kegiatan usaha dan tidak dapat memberikan keuntungan kepada daerah khususnya Riau, kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan BUMD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dalam jabatannya, pemegang saham BUMD memiliki kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangannya tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, tujuan penelitian ini untuk mengetahui status hukum PT. Riau Air Lines pasca putusan PK No. 129PK/Pdt.Sus-Pailit dan untuk mengetahui tanggung jawab pemegang saham terkait PT. Riau Airlines yang tidak beroperasi, metode penelitian normatif, melalui pendekatan sejarah dan perundang-undangan, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berdasar pada teori dan aturan-aturan yang berlaku. Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Daerah, PT. Riau Airlines

Actions (login required)

View Item