REKONSTRUKSI ATURAN PENGHAPUSAN PENCATATAN JAMINAN FIDUSIA DALAM SISTEM JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA

Nathassa Winstrar, Yelia (2022) REKONSTRUKSI ATURAN PENGHAPUSAN PENCATATAN JAMINAN FIDUSIA DALAM SISTEM JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA. Doctoral thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (329kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (901kB)
	Text (Bab Penutup/Kesimpulan) BAB VI.pdf - Published Version Download (327kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (639kB)
	Text (Disertasi Full) DISERTASI FULL .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penghapusan pencatatan jaminan fidusia merupakan konsekwensi dari adanya pendaftaran jaminan fidusia. Kenyataannya, pelaksanaan penghapusan ini tidak berjalan sesuai perintah undang-undangnya. Urgensi penghapusan terletak pada pelaksanaan asas publisitas yang bertujuan untuk kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sebagai sumber data adalah data sekunder dan menggunakan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini hendak mengkaji beberapa hal yang menjadi rumusan masalah. Pertama, mengkaji hakekat kedudukan penghapusan pencatatan jaminan fidusia dalam sistem jaminan fidusia, Kedua, pengaruh putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap keharusan penghapusan pencatatan jaminan fidusia. Ketiga, melakukan rekonstruksi aturan penghapusan pencatatan jaminan fidusia dalam rangka penegakan hukum. Berdasarakan temuan dari penelitian ini diketahui bahwa hakekat penghapusan pencatatan jaminan fidusia ini merupakan perwujudan asas publisitas pada hukum jaminan kebendaan. Sistem jaminan fidusia merupakan sub sistem dari sistem jaminan kebendaan dan sistem jaminan kebendaan merupakan sub sistem dari sistem hukum benda yang diatur dalam lingkup Buku II KUH Perdata. oleh karenanya, segala ketentuan hukum benda melekat pula pada norma jaminan fidusia yakni UU No.42 Tahun 1999. Aturan memaksa (dwingend recht) pada norma jaminan fidusia menyebabkan aturan penghapusan wajib dilaksanakan untuk menjaga ketertiban hukum. Hadirnya Putusan MK menyebabkan penerima fidusia dapat kehilangan hak eksekutorialnya namun tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan penghapusan. Demikian ini, menyebabkan ketidakadilan bagi penerima fidusia. Kelemahan substansi, struktur dan budaya hukum pada aturan penghapusan fidusia ini memerlukan adanya rekonstruksi. Rekonstruksi dilakukan dengan menambahkan kata wajib agar normanya menjadi imperative (memaksa), menambahkan sanksi sebagai daya paksa, memperluas pihak yang dapat melakukan penghapusan dan kewajiban melakukan pengecekkan status objek jaminan sebelum melakukan pembebanan jaminan fidusia. Rekonstruksi Hukum merupakan satu cara menyempurnakan aturan hukum menuju hukum yang di cita citakan (ius constituendum) Kata Kunci : Rekonstruksi, Penghapusan, Fidusia, Indonesia

Actions (login required)

View Item