PENGATURAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI INDONESIA

Syaferli, Dito (2022) PENGATURAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI INDONESIA. Doctoral thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan ABstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (299kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab AKhir/Penutup) BAB VII.pdf - Published Version Download (356kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (507kB)
	Text (Disertasi Full) DISERTASI FULL DITO.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, perlu melaksanakan pembangunan. Pada umumnya kesuksesan pembangunan sangat ditentukan oleh ketersediaan tanah, yang awalnya tanah-tanah itu, telah dilekati oleh hak-hak privat berbagai subjek hukum. Dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), pengadaan tanah sering menyebabkan keterlambatan penyelesaian pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Untuk mengatasi keterlambatan itu, Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Menurut pasal 21 Ayat (2) dan (3) Perpres Nomor 58 Tahun 2017, bahwa pada pelaksanaan PSN, Pemerintah memberikan dua cara u n t u k mendapatkan tanah yang dibutuhkan, yaitu: a. Apabila Pelaksana PSN diberikan penugasan oleh Pemerintah Pusat, maka penyediaan tanahnya dilaksanakan melalui proses pengadaan tanah; b. Apabila PSN tidak diberikan penugasan oleh Pemerintah Pusat, maka proses penyedian tanahnya dilaksanakan melalui kesepakatan dengan pemilik tanah. Fokus penelitian ini, melakukan studi terhadap PSN yang diberikan penugasan oleh Pemerintah Pusat, yaitu bagaimana PSN dapat memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 28G dan Pasal 28H Ayat (4) UUD-1945, memberikan rambu-rambu yang wajib diperhatikan dalam melakukan pengadaan tanah untuk keperluan PSN, yakni: agar Pemerintah menghormati HAM, sebagai hak dasar dan melekat pada diri manusia. Walaupun hak milik pribadi itu merupakan hak asasi yang harus dilindungi, namun pelaksanaan dan penggunaannya harus dibatasi oleh ketentuan UU. Pada saat ini, ada 3 (tiga) UU terkait erat dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu: UU Nomor 20 Tahun 1961; UU Nomor 2 Tahun 2012 dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimanakah pengaturan perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam pembangunan nasional?; b. Bagaimanakah pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui PSN di Indonesia ?; c. Bagaimanakah dinamika pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui PSN dalam memberikan jaminan kepastian hukum.? Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pengaturan perencanaan pembangunan nasional, aspek perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum diakomodir, belum dipertimbangkan dan belum diformulasikan secara memadai. Artinya, pengaturan perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, belum memiliki kepastian hukum dalam perencanaan pembangunan nasional. Di samping itu, dalam pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui PSN, telah terjadi disharmoni dan overlapping pengaturan. Dengan demikian, pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui PSN, juga belum memperoleh kepastian hukum. Demikian pula, pengaturan Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum melalui PSN, belum dapat memberikan Jaminan yang memadai bagi kepastian hukum, perlindungan hukum dan Jaminan keadilan. Kata kunci: pengadaan tanah, perencanaan, dan kepastian hukum PSN.

Actions (login required)

View Item