PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri I A Padang)

FERZA, ALFATH (2014) PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri I A Padang). Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Text (skripsi fulltext) 201501272047th_skripsi lengkap.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Di Negara Indonesia sudah cukup memahami apa pentingnya dan arti anak itu sendiri sebagai suatu anugerah Tuhan yang maha kuasa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia dan harus dijunjung tinggi. Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban bersama bukan hanya dari keluarganya yang berperan aktif tetapi juga seluruh lapisan masyarakat bahkan juga Negara berperan aktif seperti yang tertuang dalan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 20 yang berbunyi: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Namun dalam kenyataannya masih banyak terdapat anak yang menjadi korban kekerasan, anak sering mendapat perlakuan salah terutama masalah kejahatan seksual, khususnya kejahatan pemerkosaan, anak sering menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Sehubungan dengan hal tersebut timbul beberapa permasalahan: (1) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak? (2) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian hukum yuridis sosiologis yang menekankan dan mengarah pada kegiatan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terlihat bahwa Orang yang telah melakukan suatu tidak pidana harus bertanggungjawab atas setiap tidakan yang dilakukannya di hadapan hukum. Begitu juga dengan tindak pidana pemerkosaan, pelaku haruslah bertanggungjawab atas tidakannya apalagi tindakan pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi pelapor, saksi korban, dan saksi-saksi lainnya, maupun pengakuan terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Segala putusan pengadilan selalu harus memuat alasanalasan dasar putusan itu juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dari hasil penelitian penulis yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Padang bahwa kejahatan kesusilaan dari tahun ke tahun semakin berkembang, dengan demikian penulis mengambil suatu pemikiran bahwa tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap anak semakin meningkat jadi untuk mengurangi besarnya jumlah tindak pidana yang dilakukan terhadap anak hendaknya Pengadilan negeri Padang memberikan keputusan kepada pelaku tindak pidana terhadap kesusilaan dengan putusan yang sangat maksimal, diharapkan akan mendatangkan efek jera kepada masyarakat pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak khususnya, umumnya masyarakat luas.

Actions (login required)

View Item