PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN TANGGUL MANUAL 8 KM ANTARA CV. KUALA INDRAGIRI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NORZA, YULISA (2015) PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN TANGGUL MANUAL 8 KM ANTARA CV. KUALA INDRAGIRI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. Masters thesis, Upt Perpustakaan.

Text 201511241403th_norzayulisa pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Berdasarkan pelaksanaan di berbagai pembangunan yang bersifat fisik, pihak pemberi kerja menginginkan agar suatu sarana bangunan yang di bangun itu dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai seperti yang terdapat di dalam kontrak serta mempunyai mutu yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama. Ketentuan mengenai perjanjian pemborongan telah diatur dalam Pasal 1601b KUHPerdata, akan tetapi dalam perjanjian antara pemberi kerja dengan kontraktor, dalam pelaksanaannya sering terjadi wanprestasi. Wanprestasi tersebut bisa terjadi karena faktor kesengajaan maupun diluar kehendak para pihak. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan tanggul manual 8 km antara CV. Kuala Indragiri dengan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, bagaimana tanggung jawab kontraktor dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan tanggul manual 8 km antara CV. Kuala Indragiri dengan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan apa faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi dan apa akibat hukumnya dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan tanggul manual 8 km yang dibuat oleh CV. Kuala Indragiri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan/digunakan untuk menjadi acuan dalam melihat permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku didalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pemborongan dilakukan dengan cara pemilihan berdasarkan metode pemilihan pengadaan langsung yaitu pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi. Kontraktor dianggap tidak memenuhi tanggung jawabnya karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktu yang telah diperjanjikan. Faktor-faktor yang menyebabkan CV. Kuala Indragiri tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, yaitu : kurang adanya pengawasan yang ketat dari pihak pemborong pada saat pembuatan tanggul, jumlah pekerja yang sedikit, kelambatan pemborong memulai pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan, pembersihan lokasi tanggul membutuhkan waktu yang cukup lama. Sanksi yang diberikan kepada CV. Kuala Indragiri adalah dimasukkan kedalam daftar hitam/dilarang mengikuti proyek-proyek yang diadakan oleh pemerintah ataupun swasta selama satu tahun. Kata Kunci : Perjanjian, pemborongan bangunan, wanprestasi.

Actions (login required)

View Item