SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM YANG BERSERTIFIKAT DAN PENYELESAIANNYA DI KELURAHAN KOTO PANJANG IKUA KOTO KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 98/PDT.G/2019/PN.PDG)

Nur Adinda, Safitri (2023) SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM YANG BERSERTIFIKAT DAN PENYELESAIANNYA DI KELURAHAN KOTO PANJANG IKUA KOTO KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 98/PDT.G/2019/PN.PDG). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover&abstrak) Cover dan Abtrsak.pdf - Published Version Download (45kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (396kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (155kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (248kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Tanah merupakan faktor yang dianggap sangat penting sehingga menyebabkan persaingan untuk mendapatkan tanah semakin sulit, tanah menjadi salah satu objek yang sering disengketakan terutama untuk tanah ulayat kaum. Diantara sengketa tanah ulayat kaum yang bersertifikat di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kota Padang yaitu sengketa nomor 98/Pdt.G/2019/PN.PDG, dimana mamak kepala waris dalam mengajukan sertifikat tanah tidak mengikutsertakan seluruh anggota kaum jaori justru mereka memalsukan tanda tangan dari penggugat pada surat keterangan ahli waris. Padahal dalam ketentuan adat minangkabau tanah ulayat kaum itu dikuasai secara kolektif oleh seluruh anggota kaum dan tidak boleh jika hanya dimiliki oleh satu jurai/paruik saja. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah apa penyebab timbulnya sengketa tanah dengan nomor 98/Pdt.G/2019/PN.PDG, bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah nomor 98/Pdt.G/2019/PN.PDG?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis bersifat deskriptif dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian dapat diketahui, pertama sengketa nomor perkara 98/Pdt.G/2019/PN.PDG disebabkan karena tidak mengikut sertakan seluruh anggota kaum jurai jaori dalam pembuatan sertifikat hak milik mamak kepala waris yang kurang bertanggung jawab dalam menjalankan peranya, dan rasa memiliki yang tinggi. kedua Penyelesaian sengketa pada perkara 98/Pdt.G/2019/PN.PDG diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah dan mufakat dalam internal keluarga namun tidak menemukan kata sepakat sehingga kasus ini dilanjutkan penyelesaiannya di KAN Koto Tangah namun tidak menemukan titik temu karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga kasus ini dilanjutkan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri Padang. Terhadap sengketa pada perkara 98/Pdt.G/2019/PN.PDG diharapkan kesadaran dari mamak kepala waris untuk menjalankan peran sebagai mamak dikaumnya untuk menjaga dan memanfaatkan tanah kaum secara bersama-sama dan hendaknya pihak yang bersengketa menghargai dan melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Padang tetapi alangkah baiknya untuk sengketa sako dan pusako terlebih dahulu diselesaikan oleh KAN sesuai dengan prinsip bajanjang naiak batanggo turun serta diharapkan bagi para pihak hendaknya hadir dan menghargai panggilan dari KANsehingga permasalahan mengenai adat ini dapat diselesaikan terlebih dahulu di KAN. Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat Kaum, dan Pendaftaran Tanah

Actions (login required)

View Item