Yuni Rahmawati, Nengsih (2023) PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI. Diploma thesis, Universitas Andalas.
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abtrsak.pdf - Published Version Download (131kB) |
|
Text (Bab I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version Download (452kB) |
|
Text (Bab IV Penutup)
Bab IV.pdf - Published Version Download (123kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (255kB) |
|
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Tanah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Tanah sendiri juga dapat dijadikan jaminan khususnya hak tanggungan. Dalam Perkembangan Industri 4.0 saat ini Menteri Agraria dan Tata Ruang berusaha mengikuti perkembangan zaman dengan ditandai keluarnya suatu kebijakan yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2020 atas perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Sejak tanggal 8 Juli 2020 Pelayanan HT-el resmi diberlakukan secara nasional salah satunya Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mengimplementasikannya. Sejak saat itu menimbulkan pertanyaan terkait pelaksanaanya serta terkait kepastian hukum dari sertifikat HT-el. Permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pelaksanaan pendaftaran HT-el di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam pelaksanaan pendaftaran HT-el dan Bagaimana kepastian hukum sertifikat HT-el sebagai alat bukti dalam peradilan perdata. Metode yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif empiris dengan tipe deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan cara wawancara dan studi kepustakaan. Pengolahan data yang digunakan dengan cara membaca dan melakukan editing. Hasil penelitiannya adalah Pelaksaan pendaftaran HT-el pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah sesuai dengan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2020, terdapat empat kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam pelaksanaan HT-el dan Kepastian hukum sertifikat HT-el sebagai alat bukti dalam peradilan perdata merupakan suatu alat bukti yang sah dan telah diakui menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata kunci : Pelayanan HT-el, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kendala pelaksanaan HT-el, Sertifikat HT-el, Kepastian hukum.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 21 Feb 2023 07:48 |
Last Modified: | 21 Feb 2023 07:56 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/123702 |
Actions (login required)
View Item |