FUNGSI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

Afifah Rahmi, Putri (2023) FUNGSI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (125kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (205kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (48kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (125kB)
	Text (Skripsi Full Tetx) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Indonesia merupakan salah satu negara welfare state yang didalamnya terdapat tujuan negara untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat. Keuangan negara merupakan salah satu faktor dalam pencapaian tujuan negara. Pertanggung jawaban negara terhadap keuangan merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintah negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan negara agar masyarakat dapat hidup secara adil dan makmur. Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut dengan BPK) merupakan lembaga pengawasan keuangan yang dibentuk oleh konstitusi secara khusus untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan latar belakang penelitian maka permasalahan pada penelitian ini adalah, pertama bagaimana fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, kedua apakah status Wajar Tanpa Pengecualian (selanjutnya disingkat menjadi WTP) yang dikeluarkan BPK terhadap hasil pemeriksaan sudah memperhitungkan pengelolaan keuangan dari perspektif pengelolaan keuangan yang anti korupsi. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif. penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dari pertanyaan yang diteli maka hasil yang ditemukan yaitu, pertama fungsi BPK selaku yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab atas keuangan negara berperan penting untuk memeriksa jika telah terjadi penyimpangan dana yang merugikan keuangan negara yang disebut dengan Tindak Pidana Korupsi. Kedua penting juga dicatat bahwa perolehan opini WTP dari Badan Pemerika Keuangan tidak menjamin satu daerah bebas dari korupsi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya dapat dilihat bahwa pemberian status WTP ini tidak sesuai dengan pengelolaan keuangan Negara yang anti korupsi. Kata Kunci : Badan Pemeriksa Keuangan, Pengelolaan Keuangan Negara, Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Actions (login required)

View Item