PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENETAPKAN PASAL YANG DIDAKWAKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN (ILLEGAL MINING) DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI

Amelia, Salsabila (2023) PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENETAPKAN PASAL YANG DIDAKWAKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN (ILLEGAL MINING) DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (181kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (310kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (127kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (258kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Kasus pertambangan tanpa izin di Indonesia saat ini sudah sangat banyak. Dalam 5 tahun terakhir Kejaksaan Negeri Bukittinggi sudah menangani dua kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin. Dalam kasus pertambangan tanpa izin kejaksaan mempunyai peran melakukan penuntutan di sidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pada kasus yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Jaksa tetap melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin dengan menetapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Padahal, dari kasus tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dari pertambangan tanpa izin itu sendiri, seharusnya cukup sampai di tahap penyedikan tidak perlu dilakukan penuntutan. Rumusan masalah yang dikaji pada skripsi ini yaitu : 1. Bagaimanakah pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan pasal yang digunakan dalam surat dakwaannya terkait kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin (illegal mining) di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi? 2. Apakah pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya terkait kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin (illegal mining) di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi tersebut terbukti di dalam persidangan? Metode Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yakni wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa seluruh ketentuan unsur-unsur pasal yaitu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti sepenuhnya di dalam persidangan. Namun, menurut penelitian yang penulis lakukan seharusnya ketentuan mengenai unsur melakukan pertambangan tanpa izin dalam pasal ini sebenarnya tidak terpenuhi. Kata Kunci: Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum, Tindak Pidana, Penambangan Illegal

Actions (login required)

View Item