KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Alezio, Fernando A (2023) KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (151kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (307kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (133kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (803kB)

Abstract

ABSTRAK Kejaksaan merupakan lembaga penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, melalui peraturan ini Kejaksaan dinyatakan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Salah satu kewenangan Kejaksaan yaitu kewenangan melaksanakan penetapan hakim dan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Kewenangan yang dimiliki Kejaksaan hendaknya mampu mewakili negara untuk berperan mewujudkan tujuan-tujuan hukum dengan berpedoman pada undang-undang sebagaimana yang telah diatur. namun dalam praktiknya, penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali ditemukan permasalahan. Permasalahan tersebut adalah adanya ketidakpastian dari pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah: Pertama, bagaimana kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia? Kedua, apa dampak yang timbul akibat adanya ketidakpastian dari pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap? Untuk menjawab permasalahan diatas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini ialah pertama, Kejaksaan sebagai pelaksana eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi jelas, memiliki kekuatan hukum mengikat dalam bertindak sebagai lembaga melalui Jaksanya mewakili pemerintah melaksanakan eksekusi terpidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kedua, dampak dari adanya ketidakpastian dari pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang dilakukan Jaksa menyebabkan diskresi yang luas antara lembaga Kejaksaan dengan masyarakat..

Actions (login required)

View Item