PENGAWASAN TERHADAP KELAIKAN JALAN BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) OLEH DINAS PEHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Risman Hadi, Hasibuan (2023) PENGAWASAN TERHADAP KELAIKAN JALAN BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) OLEH DINAS PEHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (140kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (332kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (125kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Pasal 136 bagian e, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang merupakan organ dari Kementerian Perhubungan berfungsi dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai , danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat. Dan juga dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian operasional serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pengendalian operasional. Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemui di jalan kendaraan angkutan umum yang belum sesuai dalam aturan untuk dioperasikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama Bagaimana pengawasan dan tindak lanjut terhadap operasional bus antar kota dalam provinsi oleh Dinas Pehubungan Provinsi Sumatera Barat dan kedua apa saja kendala dan hambatan yang ditemui pada saat melakukan pengawasan terhadap bus antar kota dalam provinsi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik dan pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Bedasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni: 1). Pengawasan yang dilakukan Dinas perhubungan Provinsi terhadap kendaraan angkutan umum khususnya bus antar kota dalam provinsi dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pengawasan lapangan atau pengawasan di jalan dan pengawasan di terminal. Tindak lanjut yang diberikan terhadap kendaraan umum yang melakukan pelanggaran adalah ditilang dan membayar denda.2). Kendala dan hambatan yang ditemukan pada saat melaksanakan pengawasan adalah adanya pemilik kendaraan yang tidak terima akan putusan yang diberikan karena melakukan suatu pelanggaran, kesiapan dari personel pengawasan masih kurang, dan juga tempat atau lokasi dalam melaksanakan pengawasaan terkadang tidak sesuai atau terlalu sempit. Kata Kunci : Pengawasan, Dinas Perhubungan, Bus Antar Kota Dalam Provinsi.

Actions (login required)

View Item