SISTEM MERIT PADA PENGANGKATAN JABATAN TINGGI PRATAMA (STUDI KASUS PENGANGKATAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI SUMATERA BARAT)

Muhamad, Firdaus (2023) SISTEM MERIT PADA PENGANGKATAN JABATAN TINGGI PRATAMA (STUDI KASUS PENGANGKATAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI SUMATERA BARAT). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (65kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (371kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (49kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (179kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (807kB)

Abstract

ABSTRAK ASN dapat diartikan sebagai sumber daya manusia yang bertugas dalam melayani kepentingan publik memiliki andil dalam merealisasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Terselenggaranya pembangunan nasional sangat tergantung pada kemampuan dan kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan Pegawai Negeri. Perihal pengangkatan ASN dalam jabatan struktural, selama ini tidak sedikit dijumpai seleksi pengangkatan ASN dalam jabatan struktural pada instansi Pemerintah Pusat maupun di daerah masih menyimpang dari aturan-aturan yang ditetapkan. Dalam aturan pengangkatan ASN dalam jabatan struktural dilakukan dengan pertimbangan beberapa faktor seperti pendidikan, pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan ASN sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. Namun dalam implementasi di lapangan pengangkatan seorang pejabat struktural tidak hanya murni berdasarkan syarat-syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Unsur-unsur seperti politik dan kepentingan golongan masih menjadi mempengaruhi secara signifikan. Berdasarkan hal, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Merit Pada Pengangkatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat? 2.Bagaimana Kendala Netralitas Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Terhadap Intervensi Kepentingan Politik Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris yang melihat implementasi ketentuan hukum normatif dengan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menganalisa data secara deskriptif dengan menjelaskan dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan perundang-undangan terkait manajemen aparatur sipil negara belum terlaksana dengan baik di lingkungan Pemerintahan Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat. Unsur politis dan ikatan darah masih menjadi penghambat utama dalam terlaksananya tujuan dari sistem merit dalam pengangkatan dan pengisian jabatan ASN. Kata Kunci: Kepegawaian, ASN, PNS

Actions (login required)

View Item