PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM HAL TIMBULNYA KERUGIAN KARENA TINDAKAN MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN ( ULTRA VIRES ) (Studi Perkara Perdata, Putusan Nomor : 130/PDT/2014/PT.PBR)

WITA, FITRIANTI (2016) PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM HAL TIMBULNYA KERUGIAN KARENA TINDAKAN MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN ( ULTRA VIRES ) (Studi Perkara Perdata, Putusan Nomor : 130/PDT/2014/PT.PBR). Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (ABSTRAK) Wita-Abstrak.pdf - Published Version Download (66kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Wita-Bab 1.pdf - Published Version Download (658kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) Wita-BAB V.pdf - Published Version Download (141kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) Wita-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (597kB) | Preview
	Text (TESIS FULLTEXT) Wita Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tindakan ultra vires berarti, pelampauan wewenang direksi karena lalai melakukan kewajiban dan menimbulkan kerugian menyangkut tugas yang wewenangnya sesuai maksud tujuan dan melampaui tugas bukan wewenangnya. Sesuai pokok pikiran itu, pengkajian tesis ini diarahkan pada kandungan UUPT No.1 tahun 1995, bagaimana pengaturan tindakan ultra vires didalamnya, tanggung jawab direksi perseroan dalam tindakan ultra vires, demi perlindungan perseroan dan pihak ketiga dalam kasus putusan pengadilan negeri pekanbaru, dan putusan perkara perdata Nomor : 130/PDT/2014/PT.PBR. Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tersebut di atas maka penulisan tesis ini mempergunakan sifat penelitian Deskriptif Analisis (Descriftive Analysis). Walaupun dotrin ultra vires belum diatur secara jelas di dalam pasal-pasal UUPT No.1 tahun 1995 namun nilai-nilai ultra vires sudah termuat dalam pasal 2 dan pasal 12 (b) UUPT. Belum ada ketentuan mengenai mekanisme dan proses hukum maupun gugatan dalam tindakan ultra vires tersebut. Perlunya doktrin ultra vires dijabarkan lebih rinci pada substansi UUPT No. 1 tahun 1995 menyentuh tanggung jawab perseroan melalui RUPS, komisaris dan direksi guna melindungi perseroan dan pihak ketiga. Tidak optimalnya penanganan tindakan ultra vires secara yuridis karena masih lemahnya kesadaran hukum dan pemahaman terhadap praktek dan peyelesaian ultra vires. Karena itu diperlukan ketentuan yang tegas untuk mengatur akibat hukum dari perbuatan yang mengandung Ultra Vires demi kepastian hukum. Mengingat sistim hukum Indonesia yang sangat terikat dengan ketentuan hukum yang tertulis maka sangat relevan kiranya bila pembuat undang-undang juga menambahkan ketentuan yang mengatur akibat hukum dari perbuatan yang mengandung Ultra Vires dalam perundang-undangan, khususnya dalam hukum perseroan Indonesia, demi kepastian hukum dalam berusaha. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan ukuran dari tindakan direksi yang dapat dikatakan melakukan tindakan ultra vires dalam hal perkara PT. Citra Lestari Semesta adalah penerapan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam penyelesaian sengketa perdata Nomor : 130/PDT/2014/PT.PBR pada perinsipnya adalah tidak terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Citra Lestari Semesta, permohonan yang dilakukan mulai dari adanya permohonan melalui Direksi, Dewan Komisaris dan juga melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yang didahului dengan permohonan hingga diakhiri dengan Putusan oleh pengadilan negeri pekanbaru, dan hasil putusan perkara perdata Nomor : 130/PDT/2014/PT.PBR dinyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Veerklaard ). Manurut penulis bahwa tindakan ultra vires merupakan dasar terterobosnya tanggung jawab berdasarkan kewenangan Direksi, sehingga Direksi yang pada mulanya tidak bertanggung jawab secara finansial menjadi bertanggung jawab secara finansial sampai ke harta pribadi. Kata kunci: Doktrin ultra vires, Good Governance, Perseroan Terbatas LIABILITY OF DIRECTORS IN THE EVENT OF ACTION EXCEED THE LIMITS OF AUTHORITY ( Ultra Vires ) (Civil Case Study, Decision No. 130 / PDT / 2014 / PT.PBR) ( Wita Fitrianti, 1420123044, Post-Graduate Of Law Faculty Program Notary Masters Degree Of Andalas University, 2016 ) ABSTRACT Ultra vires action means, overshooting the authority of directors for failing to do his duty and causing damage involves tasks that authority in accordance purpose and beyond the duties of his authority. In accordance principal that thought, this thesis studies directed at the content of the UUPT 1 of 1995, on how the actions ultra vires therein, the responsibility of company directors in the act ultra vires, for the protection of the company and third parties in case the court ruling pekanbaru, and the verdict civil case No. 130 / PDT / 2014 / PT.PBR. To examine and answer the problems mentioned above, this thesis uses descriptive research properties Analysis (Descriftive Analysis). Although dotrin ultra vires is not clearly regulated in the articles of the Company Law 1 of 1995, but the values of ultra vires is already contained in Article 2 and Article 12 (b) UUPT. There are no provisions regarding the mechanisms and processes of the law and ultra vires action lawsuit in the. The need for the doctrine of ultra vires is described in more detail on the substance of the UUPT No. 1 1995 touched responsibility of the company through the RUPS, commissioners and directors in order to protect the company and third parties. Not optimal handling ultra vires act judicially as the weak legal awareness and understanding of the practice and peyelesaian ultra vires. Because it takes explicit provision to regulate the legal consequences of the act containing Ultra Vires sake of legal certainty. Given the legal system of Indonesia is strongly bonded with the provisions of the law, written it is very relevant presumably when lawmakers also added a provision governing the legal consequences of the act containing Ultra Vires in the legislation, particularly in the company law of Indonesia, for the sake of legal certainty in trying , Based on the results of the study concluded that the size of the action directors can be said to act ultra vires in terms of case PT. Semesta Citra Lestari is the application calling the Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) in settlement of civil disputes No. 130 / PDT / 2014 / PT.PBR on perinsipnya is not the implementation of the Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Citra Lestari Universe, the petition committed from their request through the Board of Directors, Board of Commissioners and also through the Chairman of the Court Pekanbaru are preceded by a request to end with a ruling by the district court pekanbaru, and the verdict civil case No. 130 / PDT / 2014 / PT .PBR declared the petition applicant can not be accepted (Niet ontvankelijk Veerklaard). Manurut author of that action ultra vires is the basis terterobosnya liability under the authority of the Board of Directors so that the Board of Directors is initially not be financially responsible be financially responsible to personal property. Key words: The doctrine of ultra vires, Good Governance, Limited Liability Company

Actions (login required)

View Item