LEGALITAS PENYADAPAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS JAKSA GUNA PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Gugi, Dolansyah (2022) LEGALITAS PENYADAPAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS JAKSA GUNA PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (306kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (357kB)
	Text (BAB V Kesimpulan dan Saran) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (153kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (374kB)
	Text (Tesis Full Text) FULL TESIS OKE.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (797kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi telah digolongkan menjadi tindak pidana luar biasa. Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Penyadapan merupakan salah satu cara yang dianggap efektif dalam penindakan tindak pidana korupsi meskipun penyadapan seringkali dianggap melanggar privasi seseorang. Penyadapan tidak diatur dalam undang-undang Kejaksaan namun diatur dalam Undang-Undang KPK. Pada penelitian ini penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah Kedudukan Penyadapan dalam Pembuktian tindak pidana korupsi? 2) Bagaimanakah Legalitas Penyadapan (Intersepsi) Oleh Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder (data yang berasal dari penelitian kepustakaan), Penulis berdasarkan hasil penelitian menemukan: 1) Penyadapan dalam pembuktian termasuk dalam bukti petunjuk berupa dokumen elektronik yang memiliki peran besar dalam menggungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi 2) Jaksa dalam melakukan penyadapan harus menjelaskan tujuan dari penyadapan tersebut, harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan setempat dan dokumen elektronik hasil penyadapan haruslah berisi tentang dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki oleh penyidik.

Actions (login required)

View Item