PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT DARURAT TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS B3 PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Fikri, Adrian (2022) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT DARURAT TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS B3 PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (99kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (293kB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (63kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (194kB)
	Text (Skripsi Fulltext) Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Permasalahan lingkungan hidup semakin lama menjadi semakin serius. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia justru tidak mengurangi dampak pencemaran lingkungan tapi justru menimbulkan permasalahan baru yaitu limbah B3 medis. Terhadap limbah medis B3 yang dihasilkan rumah sakit/ rumah sakit darurat tentu harus jelas terhadap pengelolaannya, sanksinya dan pelaksanaan penegakkan hukumnya. Karna mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dapat mempengaruhi lingkungan serta kesehatan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunankan dua pendekatan yaitu Pendekatan Undang-Undang (Status Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Untuk mendukung bahan hukum tersebut digunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-udangan, buku, jurnal dan internet. Bahan hukum tersebut ditelusuri dengan dikaji sehingga menjadi satu kesatuan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi rumah sakit/ rumah sakit darurat terhadap pengelolaan limbah medis B3 penanganan pandemi covid-19 di indonesia. Hasil penelitian meyimpulkan pengaturan pengelolaan limbah medis B3 di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tetang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UU PPLH), tepatnya pada Pasal 58 dan 59 serta ancaman pidana diatur dalam Pasal 102 serta 103. Pertanggungjawaban pidana korporsdi/ rumah sakit terhadap pelanggaran pengelolaan limbah B3 diatur didalam Pasal 116 Jo 118 UU PPLH. Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH menyatakan badan usaha dapat dituntut pidana, tetapi dalam Pasal 118 dalam hal tuntutan kepada badan usaha maka pengurus yang mewakili selaku pelaku fungsional. Selain pidana pokok, badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan/ tata tertib berdasrkan Pasal 119 UU PPLH. Berdasarkan penelitian terdapat kelemahan dalam UU PPLH mengenai pertanggungjawaban korporasi yaitu pertama, pertanggungjawaban korporasi tidak menjamin kepastian hukum. Kedua, tidak adanya pembedaan sanksi pidana pokok terhadap subjek hukum manusia & korporasi.

Actions (login required)

View Item