ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI BIDANG TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

Lembayung, Ega Sabrina (2022) ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI BIDANG TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM KOTA BUKITTINGGI. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (234kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (332kB)
	Text (BAB IV Kesimpulan dan Saran) BAB VI Kesimpulan dan Saran.pdf - Published Version Download (211kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (331kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Tujuan. Sejak terjadinya pandemi, virus Covid-19 telah bermutasi dan banyak varian yang bermunculan, saat sekarang ini juga banyak terjadi pelanggaran AKB dalam kehidupan sehari hari, terutama pada bidang transportasi. Penelitian dilakukan untuk mengetahui implementasi Kebijakan AKB di bidang transportasi angkutan umum Kota Bukittinggi. Metode. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Dipilih 9 informan berdasarkan purposive sampling. Variabel yang diteliti adalah faktor implementasi kebijakan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil. Kebijakan AKB belum dikomunikasikan dengan jelas kepada implementor dan sasaran. Sumber daya belum mencukupi, baik staf, fasilitas, informasi, maupun wewenang. Disposisi berupa komitmen, pengaturan birokrasi, dan pemberian insentif belum ada. Struktur birokrasi belum mendukung implementasi karena SOP dan fragmentasi belum jelas. Kegiatan AKB telah dilakukan di objek transportasi angkutan umum yang diteliti, namun belum maksimal. Kesimpulan. Implementasi Perda AKB di bidang transportasi angkutan umum Kota Bukittinggi masih mempunyai kekurangan dan membutuhkan perbaikan, terutama pada komunikasi, sumberdaya dan struktur birokrasi. Dinas Paerhubungan sebaiknya meningkatkan pemahaman petugas terkait kebijakan AKB dan teknis pelaksanaannya. Perlu dibuat pengaturan tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Actions (login required)

View Item