EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 32/Pdt.G.S/2021/PN Pdg)

Viery rinaldo, Aldo (2022) EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 32/Pdt.G.S/2021/PN Pdg). Masters thesis, Universitas andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (160kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (371kB)
	Text (Bab IV) BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (102kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (230kB)
	Text (Tesis Fulltext) TESIS FULL_compressed 1_compressed.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (484kB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini membahas tentang prosedur eksekusi pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam perkara Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. 2) Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Pdg, dikaitkan dengan prosedur eksekusi Jaminan Fidusia. 3) Untuk mengetahui Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Pdg. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan masalah Yuridis Normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan metode dan pengumpulan data secara studi pustaka dan dengan prosedur pengolahan data melalui seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: Pada rumusan masalah 1. Proses eksekusi yang telah dilakukan oleh pihak tergugat terhadap pihak penggugat telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 2. Proses Eksekusi yang telah ditetapkan hakim berdasarkan putusan pengadilan haruslah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menjadi pertimbangan hakim adalah karena tidak adanya kesepakatan dengan tidak di tanda tanganinya berita acara serah terima kendaraan (BASTK) yang mana sudah tidak memenuhi unsur eksekusi yang diatur dalam putusan MK. Kata kunci: Fidusia, eksekusi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Actions (login required)

View Item