KONSOLIDASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI SUMATERA BARAT

Zul, Hendri Nov (2015) KONSOLIDASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 201510292328th_hendri.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Proses demokratisasi pasca jatuhnya rezim orde baru membawa dinamika tersendiri bagi proses demokratisasi di Indonesia termasuk di Sumatera Barat. Demokratisasi semakin kuat seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas masyarakat sipil sebagai media bagi masyarakat dalam menyeimbangi kekuasaan pemerintah. Hadirnya masyarakat sipil memberi warna sebagai kekuatan politik dan pilar dengan masing-masing peran yang berbeda namun tetap dalam tujuan yang satu yaitu sebagai pengontrol jalannya proses demokratisasi. Masyarakat sipil baru akan benar-benar memiliki pengaruh dan kekuatan yang kuat jika berbagai komponennya sudah terintegrasi dan melakukan konsolidasi dengan baik. komponen masyarakat sipil yang dimaksud oleh peneliti adalah akademisi, kelompok mahasiswa, LSM dan jurnalis. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana konsolidasi komponen ini dalam proses demokratisasi di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, desain studi kasus. Kasus yang diangkat oleh peneliti adalah mengenai konsolidasi masyarakat sipil dalam proses demokratisasi di Sumatera Barat berangkat dari fenomena penolakan SP-3 terhadap 22 kasus korupsi yang dikeluarkan oleh KEJATI Sumbar. Hasil penelitian menyatakan bahwa masyarakat sipil (akademisi, mahasiswa, LSM dan jurnalis) memiliki peran sebagai kekuatan politik dalam sistem demokrasi. Kekuatan masyarakat sipil diperoleh melalui pola konsolidasi yang baik agar tercipta satu ruang gerak bersama. Namun masyarakat sipil hari ini tidak terkonsolidasi dengan baik, sehingga masyarakat sipil kehilangan kekuatan dalam proses demokratisasi untuk menyelesaiakan persoalan publik dan persoalan mengenai kasus yang di SP-3 kan oleh KEJATI Sumbar, sampai saat ini masyarakat sipil belum mampu menyelesaikan kasus yang dianggap bermasalah tersebut,karena sampai saat ini tidak ada tranparansi mengenai alasan terbitkanya SP-3 sebanyak 22 kasus tersebut oleh pihak KEJATI Sumbar. Kata Kunci : Demokratisasi, Masyarakat Sipil, Konsolidasi

Actions (login required)

View Item