KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Taufan, Hasmari H (2022) KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL DI MAHKAMAH KONSTITUSI. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Coverd dan Abstrak.pdf - Published Version Download (138kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (370kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (272kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan Pilkada dengan satu pasangan calon ternyata berdampak kepada persoalan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Persoalan ini muncul ketika yang menjadi peserta Pilkada adalah satu pasangan calon yang dihadapkan melawan kolom kosong. Menurut ketentuan yang ada kolom kosong bukanlah subjek hukum sehingga tidak bisa mengajukan dirinya menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah: Pertama, bagaimana kriteria bagi suatu subjek hukum untuk dapat memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah calon tunggal di Mahkamah Konstitusi. Kedua, bagaimana kedudukan subjek hukum yang dinilai memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah calon tunggal di Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah Pertama, kriteria yang menjadikan suatu subjek hukum bisa memiliki legal standing dalam perselisihan hasil Pilkada calon adalah pihak tersebut merupakan pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kriteria selanjutnya yaitu adanya hubungan sebab-akibat yang timbul terhadap subjek hukum dengan berlakunya keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta adanya kemungkinan dengan diberikannya keputusan yang diharapkan, maka kerugian yang diterima bisa dipulihkan. Kedua, kedudukan subjek hukum yang memiliki legal standing sudah diatur dala Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 bahwa yang memiliki legal standing dalam perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi adalah peserta Pilkada dan pemantau pemilihan. Namun dalam faktanya, berdasarkan kriteria yang ada, pemantau tidak tergolong ke dalam pihak yang memiliki legal standing sebagai pihak yang bisa mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Kata kunci: Kedudukan Hukum, Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal

Actions (login required)

View Item