PENGINGKARAN PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT TERHADAP WARGA NEGARA FILIPINA (Studi Kebijakan War On Drugs Presiden Rodrigo Duterte)

Abdul, Azis (2022) PENGINGKARAN PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT TERHADAP WARGA NEGARA FILIPINA (Studi Kebijakan War On Drugs Presiden Rodrigo Duterte). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (163kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (439kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV .pdf - Published Version Download (126kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (286kB)
	Text (Skrispi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Negara sebagai pemangku hak asasi manusia secara jelas mengatakan bahwa semua aspek yang terkait dengan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, serta pemajuan hak asasi manusia merupakan tanggungjawab negara. Apabila negara tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pemangku hak asasi manusia maka negara akan diberi label telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini melahirkan suatu prinsip pertanggungjawaban negara (state responsibility). Perlindungan negara terhadap warga negara dalam hukum internasional dikenal dengan prinsip Responsibility to Protect, yakni tanggungjawab untuk melindungi warga negaranya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam penulisan ini Filipina telah lalai terhadap perlindungan warga negaranya, yakni melalui kebijakan war on drug yang disertai extrajudicial killing dalam operasinya. Permasalahan yang diangkat adalah apakah kebijakan war on drugs Presiden Rodrigo Duterte dapat dikategorikan sebagai tindakan extrajucidial killing melalui kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, atau pembersihan etnis, dan bagaimana pengingkaran prinsip responsibility to protect atas kebijakan war on drugs Presiden Rodrigo Duterte. Metode penelitian dalam masalah ini penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan statuta aproach dan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan analisis bahwa kebijakan Kebijakan war on drug oleh Presiden Rodrigo Duterte yang kerap bermuara kepada tindakan extrajudicial killing dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanuisaan berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam Statuta Roma 1998, yaitu pembunuhan, pemusnahan, pemenjaraan, dan perbuatan tak manusiawi lainnya yang menyebabkan penderitaan, serta gangguan mental. Dan perbuatan extrajudicial killing yang kerap terjadi atas impelementasi dari kebijakan war on drugs Presiden Rodrigo Duterte merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip RtoP. Kata kunci : Kebijakan War On Drug Duterte, Pengingkaran Prinsip Responsibility to Protect (RtoP)

Actions (login required)

View Item