Muhammad, Fadel (2015) Pendirian PT.Modern Putra Indonesia Sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Usaha Ritel. Diploma thesis, Universitas Andalas.
Full text not available from this repository.Abstract
Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk negara kesatuan serta terbagi-bagi dalam beberapa kepulauan dalam satu naungan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini kaitannya dalam bidang investasi. Perkembangan iklim investasi global memasuki pangsa pasar dalam negeri salah satunya adalah usaha ritel. Bidang usaha ini memiliki prospek yang bagus dengan didorong oleh pola konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan.Ritel tidak diperkenankan untuk dibuka oleh perusahaan yang modalnya berasal dari asing. Namun kenyataannya masih terdapat beberapa perusahaan asing yang dapat mendirikan usaha ritel seperti 7-eleven milik PT.Modern Putra Indonesia. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan permasalahan yaitu 1)Bagaimana proses pendirian PT.Modern Putra Indonesia (7-eleven) dalam bidang usaha ritel, 2)Bagaimana akibat hukum pendirian PT.Modern Putra Indonesia dalam perspektif hukum investasi 3)Bagaimana kegiatan pelaksanaan usaha PT.Modern Putra Indonesia ditinjau dari perspektif hukum investasi dan hukum persaingan usaha 4)Apa saja kendala-kendala yang dihadapi untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum investasi dan persaingan usaha dalam kasus ini. Metode Penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis.Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan data pertama, bahwa proses pendirian PT.Modern Putra Indonesia harus dikaji kembali dengan memperhatikan azaz-azaz dalam hukum perjanjian. Kedua, kasus PT.Modern Putra Indonesia sebagai anak perusahaan penanaman modal asing maka status anak perusahaannya tersebut menjadi penanaman modal asing "Grandfather Clauses". Ketiga, Pelaksanaan kegiatan PT.Modern Putra Indonesia (7-Eleven) tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum investasi namun dari sisi hukum persaingan usaha mereka tidak dapat dipersamakan dengan ritel lainnya karena menyangkut izin yang berbeda. Keempat, kendala yang dihadapi adalah kurangnya profesionalitas aparatur penegak hukum khususnya yang bergerak , kurang koordinasi antar instansi pemerintah.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Mr Iswadi S Nupin |
| Date Deposited: | 14 Jul 2016 09:34 |
| Last Modified: | 14 Jul 2016 09:34 |
| URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/11990 |
Actions (login required)
 |
View Item |
