PENGAWASAN OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) ATAS DUGAAN PELANGGARAN PASAL 15 AYAT (2) UU NO 5/1999 TENTANG PERJANJIAN TERTUTUP (TYING) TERHADAP PRODUK ALAT UJI CEPAT (RAPID TEST) DAN POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) COVID-19

Muahmmad, Aidil Fikri (2022) PENGAWASAN OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) ATAS DUGAAN PELANGGARAN PASAL 15 AYAT (2) UU NO 5/1999 TENTANG PERJANJIAN TERTUTUP (TYING) TERHADAP PRODUK ALAT UJI CEPAT (RAPID TEST) DAN POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) COVID-19. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (101kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (360kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (54kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (204kB)
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK KPPU sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Oleh karena itu sebagai suatu lembaga independent. Sebagai badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli, KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19 ini, KPPU sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang No. 5/1999 untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat telah melakukan penelitian perkara bersifat inisiatif terhadap layanan Rapid Test dan Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk diagnosis Covid-19 dalam dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) UU No 5/1999 tentang perjanjian tertutup. KPPU mempunyai fungsi pengawasan khususnya terhadap antimonopli dalam hukum Persaingan Usaha, sehingga kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administrative karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu: 1.) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam dugaan pelanggaran Pasal 15 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 pada Produk Alat Uji Cepat (Rapid Test) Dan Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19? 2). Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam pengawasan atas dugaan pelanggaran Pasal 15 Ayat (2) demi mewujudkan keadilan hukum dalam masyarakat?. Dalam penelitian penulis melakukan pendekatan yuridis normative sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendekatan pendukung dan bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa :1) Tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam upaya pengawasan hukum atas dugaan pelanggaran Pasal 15 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 telah dilaksanakan dengan metode pendekatan rule of reason sehingga KPPU harus memperhatikan berbagai aspek terutama kondisi pandemic covid-19 yang tidak menentu. 2) Upaya yang dapat dilakukan dalam memperkuat peranan pengawasan oleh KPPU yaitu dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya yang berkaitan dengan memperkuat kewenangan KPPU dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Kata kunci : Pengawasan, Perjanjian Tertutup, Alat Uji Cepat, Rapid Test, Polymerase Chain Reaction (PCR), Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Actions (login required)

View Item