PERSEKONGKOLAN DALAM MENENTUKAN PEMENANG TENDER PROYEK PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN KOLAM RENANG TAHAP II KECAMATAN KANDANGAN KALIMANTAN SELATAN PADA PUTUSAN KPPU NOMOR 05/KPPU-I/2020

Rika, Rika (2022) PERSEKONGKOLAN DALAM MENENTUKAN PEMENANG TENDER PROYEK PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN KOLAM RENANG TAHAP II KECAMATAN KANDANGAN KALIMANTAN SELATAN PADA PUTUSAN KPPU NOMOR 05/KPPU-I/2020. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (203kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (359kB)
	Text (Bab V Penutup) Bab V.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (262kB)
	Text (Skriupsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Seiring berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi maka berkembang pula kehidupan manusia dalam banyak bidang seperti cara bergaul, dll. Hal ini sejalan dengan perkembangan kegiatan prostitusi yang baru yakni prostitusi dengan media internet atau prostitusi online. Secara faktual, banyak kasus yang beredar di media massa terkait prostitusi online sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Namun hingga saat ini, belum terdapat pengaturan yang cukup memadai untuk dapat menjerat pengguna jasa prostitusi online. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah Perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang kejahatan prostitusi online? 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pengguna jasa prostitusi online ditinjau dari perspektif perundang-undangan Indonesia? Metode penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif serta penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1) Pengaturan Perundang-undangan Indonesia mengenai prostitusi online yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) terdapat dalam Pasal 78, Pasal 81, Pasal 282 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 296, dan Pasal 506 KUHP. 2) Pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi online dapat menggunakan Peraturan PERDA, di beberapa daerah dengan beberapa PERDA seperti Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 42 ayat (2) jo Pasal 61 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2014 Pasal 37 ayat (2) jo Pasal 46 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentuan Masyarakat, Peraturan Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2007 Pasal 5 jo Pasal 18 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 Pasal 10 ayat (2) jo Pasal 14 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan dapat juga dengan menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang Penyertaan. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan ketentuan dari setiap Undang-Undang yang mengatur mengenai prostitusi maupun prostitusi online di Indonesia untuk dilakukan pengkajian mendalam dan segera dibenahi agar tidak adanya kekosongan norma untuk menjerat para pihak yang terlibat dalam kegiatan prostitusi maupun prostitusi online khusus nya pengguna jasa prostitusi online. Dan Diharapkan agar peraturan daerah yang mengatur mengenai prostitusi dan prostitusi online dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk memperbaharui perundang-undangan yang mengatur mengenai prostitusi di Indonesia Kata Kunci :Pertanggungjawaban Pidana, Pengguna Jasa, Prostitusi Online.

Actions (login required)

View Item