KEDUDUKAN TANAH WAKAF PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Jasri, Jasril (2022) KEDUDUKAN TANAH WAKAF PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (238kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (600kB)
	Text (Bab AKhir/Penutup) BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (104kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (186kB)
	Text (Tesis Full) FULL TESIS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

KEDUDUKAN TANAH WAKAF PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA J A S R I L NIM 2020123019 ABSTRAK Wakaf merupakan salah satu jalan yang diyakini sebagai bentuk investasi amal, yang menjadi bekal pensiun dari kehidupan di dunia yang fana ini menuju kehidupan yang hakiki oleh manusia muslim, dimana amal tersebut mengalir sepanjang harta benda wakaf masih memberikan manfaat kebaikan bagi sesama. Keseriusan pemerintah dan nadzir untuk menjaga dan/atau melindungi serta menjamin benda wakaf berfungsi sesuai apa yang diniatkan oleh wakif yang telah dituangkan didalam Akta Ikrar Wakaf akan memberikan manfaat secara langsung bagi wakif dan pengguna manfaat tanah wakaf itu sendiri, dan secara tidak langsung memberikan keyakinan bagi calon nadzir untuk mau mewakafkan tanahnya karena akan menjadi investasi amal yang dijamin terlindungi dan akan memberikan hasil kepada mereka akan pahala yang tidak terputus-putus. Investasi menjadi organ penting dalam hidup berbangsa dan bernegara, akan tetapi suatu negara yang penuh keanekaragaman yang bertumpu pada sila kelima pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” tidak boleh melupakan dan menyakiti salah satu pihak yang bernanung didalam negara ini, terutama dalam hal menjalankan sila Pertama Pancasila “Ketuhanan yang Maha Esa”. Wakaf merupakan ajaran Islam, haruslah dilindungi dan dijalankan sesuai syariat Islam, agar setiap pemeluknya dapat beribadah dengan baik, dan wakaf salah satu dari Ibadah dimaksud. Kepentingan Umum yang menjadi dasar perubahan peruntukan dan tukar guling tanah wakaf mesti dikaji dengan lebih komprehensif sehingga dipastikan betul-betul sesuai syariat. Pengembangan haruslah ditekankan pada jenis wakaf yang lain agar betul-betul optimal sehingga mendatangkan manfaat yang lebih luas, dan seharusnya dari sisi tersebut pemerintah melakukan optimalisasi dengan kewenangan yang dimilikinya. Tanggungjawab memberikan hunian yang layak bagi rakyatnya, penyediaan sarana sosial, pembinaan pranata keagaaman adalah tanggungjawab pemerintah. Pemerintah hadir dengan memberikannya tanpa mengorbankan sesuatu yang sudah diatur dengan baik oleh Agama, bukankah Pemerintah sesuai konstitusi juga menjamin setiap pemeluk agama dapat menjalankan ibadahnya. Pemerintah harus hadir bergandengan tangan dengan Nadzir agar tanah wakaf terjaga dan dapat dikelola dengan baik sehingga Islam dapat meberikan manfaat secara luas, tanpa kehilangan identitasnya. Kata Kunci : Tanah Wakaf, Komersialisasi, Pengadaan Tanah, Kepentingan umum, Kepastian Hukum . POSITION OF WAKF LAND POST ISSUANCE OF LAW NUMBER 11 YEAR 2020 CONCERNING WORK CREATION J A S R I L NIM 2020123019 ABSTRACT Waqf is one way that is believed to be a form of charitable investment, which is a provision for retirement from life in this mortal world to an essential life by Muslim humans, where charity flows as long as the waqf property still provides good benefits for others. The seriousness of the government and nadzir to maintain and/or protect and ensure the waqf objects function according to what the wakif intended as stated in the Waqf Pledge Deed will provide direct benefits for the wakif and the users of the benefits of the waqf land itself, and indirectly provide confidence for the waqf. prospective nadzir to want to endow their land because it will be a charitable investment that is guaranteed to be protected and will give them an uninterrupted reward. Investment is an important organ in the life of the nation and state, but a country full of diversity that is based on the fifth principle of Pancasila, namely "social justice for all Indonesian people" must not forget and hurt one of the parties who take shelter in this country, especially in terms of implementing The first principle of Pancasila is "Belief in One Supreme God". Waqf is an Islamic teaching, it must be protected and carried out according to Islamic law, so that each of its adherents can worship properly, and waqf is one of the intended acts of worship. The public interest which is the basis for changing the allocation and swapping of waqf land must be studied more comprehensively so that it is ensured that it is truly in accordance with the Shari'a. Development must be emphasized on other types of waqf so that it is truly optimal so that it brings wider benefits, and from that side the government should optimize it with the authority it has. The responsibility of providing decent housing for its people, providing social facilities, fostering religious institutions is the responsibility of the government. The government is here to give it without sacrificing something that has been properly regulated by religion, doesn't the government according to the constitution also guarantee that every religious person can carry out their worship. The government must be present hand in hand with Nadzir so that the waqf land is maintained and can be managed properly so that Islam can provide broad benefits, without losing its identity. Keywords: Waqf Land, Commercialization, Land Procurement, Public Interest, Legal certainty.

Actions (login required)

View Item