PEMBATALAN AKTA JUAL BELI OLEH PENGADILAN NEGERI TERHADAP KEDUDUKAN HARTA BAWAAN YANG DIPEROLEH SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA KEMATIAN. (Studi Kasus Nomor: 290/PDT.G/2013/PN.MDN).

Anhar, Radhian (2022) PEMBATALAN AKTA JUAL BELI OLEH PENGADILAN NEGERI TERHADAP KEDUDUKAN HARTA BAWAAN YANG DIPEROLEH SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA KEMATIAN. (Studi Kasus Nomor: 290/PDT.G/2013/PN.MDN). Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (171kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (385kB)
	Text (Bab AKhir/Kesimpulan) BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (231kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (301kB)
	Text (Tesis Full) FULL TESIS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PEMBATALAN AKTA JUAL BELI OLEH PENGADILAN NEGERI TERHADAP KEDUDUKAN HARTA BAWAAN YANG DIPEROLEH SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA KEMATIAN. (Studi Kasus Nomor: 290/PDT.G/2013/PN.MDN). Radhian Anhar, Program Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 101 halaman, Tesis 2022 ABSTRAK Mengalihkan hak atas tanah seseorang terhadap kedudukan harta bawaan nya, secara norma dan ketentuan-ketentuan hukum diakui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35 ayat 2, kepada siapa hak atas tanah tersebut dialihkan atau di jual, itu adalah hak mutlak yang memegang hak atas tanah dan bangunan tersebut. tetapi yang terjadi terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 290/PDT.G/2013/PN.Mdn, penjualan hak atas tanah tersebut yang dibuat dihadapan Suriaty Sandery Tania Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 12 tanggal 10 Mei 2007 di batalkan, dengan pertimbangan Hakim harta tersebut adalah harta bersama para ahli waris, karena perolehannya ketika orang tua para penggugat dan tergugat masih hidup, padahal harta tersebut di peroleh ketika orang tua perempuan nya berstatus janda. Maka dari putusan ini ada suatu ketimpangan antara das sollen dengan das sein nya. Rumusan masalah yang di bahas dalam dalam penelitian ini : (1) Apakah pembatalan akta jual beli berdasarkan putusan pengadilan negeri nomor 290/PDT.G/2013/PN.Mdn sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum? (2) Bagaimana pertimbangan hakim mengenai Pembatalan Akta Jual Beli berdasarkan Putusan Nomor 290/PDT.G/2013/PN.Mdn? (3) Bagaimana akibat hukum pembatalan akta jual beli terhadap kedudukan harta bawaan yang di peroleh setelah putusnya perkawinan karena kematian?Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative, hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) secara kepastian hukum perbuatan yang di lakukan oleh Janda tersebut sesuai denagn ketentuan-ketentuan hukum, dan Notaris/PPAT selaku pejabat yang berwenang membuat akta Jual beli nya berdasarkan data-data formil yang ada dan juga sesuai dengan norma-norma yang ada karena status harta yang diperoleh setelah putusnya perkawinan karena kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu menjadi mutlak harta pribadi seseorang sepanjang tidak adanya percampuran harta asal dari perkawinan nya dahulu, dan itu di buktikan apabila ada percampuran harta bersamanya dahulu. (2) pertimbangan hukum hakim di dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn, hakim memutuskan perkara ini berdasarkan keyakinan dan bukti materis saja, padahal bukti formil dalam bidang hokum perdata harus di perhatikan juga. (3)akibat hukum pembatalan akta jual beli tersebut, tidak adanya perlindungan hokum yang di dapat oleh si tergugat, maka dari itu si tergugat merasa di rugikan, baik secara materil maupun secara inmateril. Kata Kunci: Pembatalan Akta Jual Beli, Kedudukan Harta Bawaan,

Actions (login required)

View Item