AUDYNA, AUDYNA MONTI (2022) IMPLEMENTASI PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DI KOTA PADANG. Masters thesis, Universitas Andalas.
Text (COVER + ABSTRAK)
COVER + ABSTRAK.pdf - Published Version Download (39kB) |
|
Text (BAB I)
BAB I (1).pdf - Published Version Download (163kB) |
|
Text (BAB AKHIR)
BAB AKHIR ( PENUTUP + KESIMPULAN ).pdf - Published Version Download (24kB) |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA (1).pdf - Published Version Download (124kB) |
|
Text
TESIS FULL WATERMARK - AUDYNA MONTI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Notaris adalah pejabat umum yang diserahi kewenangan untuk membuat akta sebagai alat bukti yang sempurna bagi yang membutuhkan dalam suatu perbuatan hukum. Namun ada masanya seorang Notaris mengakhiri hak dan kewajibannya dalam menjalankan profesi tersebut. Salah satu di antaranya adalah pada ketika seorang Notaris meninggal dunia. Dalam hal seorang notaris meninggal dunia, protokol notaris tersebut harus tetap terjaga dengan baik sebagai dokumen Negara. Untuk itu, UUJN mewajibkan ahli waris dari notaris yang meninggal dunia menyerahkan kepada Notaris penerima protokol yang ditunjuk melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD). Persoalannya adalah bagaimana proses penyerahan protokol itu untuk kemudian sampai ke tangan notaris penerima. Persoalan yang menjadi permasalahan dalam penelitian tesis ini, yakni 1) bagaimana implementasi penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia di Kota Padang; 2) bagaimana kendala dan upaya dalam penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia di Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini diperoleh pemahaman berdasarkan ketentuan Pasal 63 UU Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang menentukan bahwa protokol notaris yang meninggal dunia wajib diserahkan oleh ahli waris kepada notaris lain sebagai pemegang protokol melalui MPD. Dalam implementasinya di Kota Padang terungkap, bahwa penyerahan protokol notaris diawali dengan adanya notaris yang meinggal dunia, untuk kemudian ahli warisnya memberitahukan dan menyerahkan protokol kepada MPD Kota Padang, dan seterusnya oleh MPD Kota Padang diproses untuk memperoleh dasar legalitas penunjukan notaris penerima protokol berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Dalam implementasi penyerahan protokol notaris di Kota Padang tidak selamanya berjalan lancar, karena adanya kendala keterlambatan waktu dalam proses penerbikan surat keputusan menteri, sehingga serah terima protokol mengalami keterlambatan sesuai dengan jangka waktu diperkenankan menurut UUJN. Selama keputusan tersebut belum ada, maka notaris penerima tidak dapat menerbitkan salinan akta bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Namun dalam prakteknya di Kota Padang, kendala waktu tersebut dapat diatasi oleh MPD Kota Padang dengan memberikan pengertian kepada para pihak.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Primary Supervisor: | Dr Azmi Fendri, S.H., M.Kn |
Uncontrolled Keywords: | Katakunci : Implementasi; Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia; Undang- Undang Jabatan Notaris di Kota Padang; |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana (S2) |
Depositing User: | s2 kenotariatan kenotariatan |
Date Deposited: | 08 Dec 2022 07:51 |
Last Modified: | 08 Dec 2022 07:51 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/117847 |
Actions (login required)
View Item |