PROSES PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG DALAM RANGKA MENJAMIN INDEPENDENSI HAKIM AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG PERNAH BERLAKU

Mutiara Rajbina Qur'ani, El Husen (2022) PROSES PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG DALAM RANGKA MENJAMIN INDEPENDENSI HAKIM AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG PERNAH BERLAKU. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (124kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (295kB)
	Text (Bab I Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (50kB)
	Text (Dafar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (190kB)
	Text (Skripdi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dilihat dari awal adanya Undang-Undang Mahkamah Agung hingga saat ini telah terjadi perubahan terutama dalam hal proses pengisian jabatan Hakim Agung, yang mana perubahan tersebut memberikan terobosan penting dalam proses pengisian jabatan Hakim Agung yang melibatkan 3 (tiga) lembaga negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada cabang kekuasaan yang berkuasa penuh terhadap proses pengisian jabatan Hakim Agung, namun keikutsertaan beberapa lembaga negara dalam proses pengisian jabatan Hakim Agung juga menimbulkan berbagai pandangan terhadap independensi Hakim Agung terutama dalam hal memutus perkara. Sehingga perlu memahami proses pengisian jabatan Hakim Agung dan dapat mengetahui bentuk upaya menjamin independensi Hakim Agung dalam memutus perkara. Untuk menemukan jawaban tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana dalam perkembangannya peraturan perundang-undangan yang terkait dari awal pembentukanya sampai sekarang telah mengalami beberapa perubahan sehingga perlu diketahui dan dipahami dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa peraturan terkait proses pengisian jabatan Hakim Agung saat sebelum amandemen dan setelah amandemen terdapat beberapa perubahan namun masih perlu pembaharuan lagi guna memperjelas dan mempertegas proses pengisian jabatan Hakim Agung. Kemudian dalam hal Independensi Hakim Agung dalam memutus perkara secara normatif (yuridis-formal), dimana negara melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, telah memberi jaminan tentang independensi Hakim dalam melaksanakan fungsi yudisialnya demi penegakan hukum dan keadilan, namun perlu didukung dengan semangat bernegara hukum yang demokratis, terutama dari lingkungan badan atau organ kekuasaan negara yang lain.

Actions (login required)

View Item