PEMBERIAN IZIN GANGGUAN TERHADAP USAHA SALON KECANTIKAN DI KOTA PADANG

PUTRI, SARI FEBIOLLA (2015) PEMBERIAN IZIN GANGGUAN TERHADAP USAHA SALON KECANTIKAN DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201502182258th_skripsi ok.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (827kB)

Abstract

Negara Hukum adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik adalah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.1 Dimana pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum dan dilaksanakan menurut hukum berdasarkan ketentuan–ketentuan umum dan bukan berdasarkan hukum yang dibuat secara sewenang–wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. Sehingga pemerintahan yang berkonstitusi merupakan pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat dan bukan merupakan paksaan atau tekanan dari pemerintah. Aristoteles berpendapat bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu Negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan–aturan dan penguasa harus mengatur Negara menurut aturan–aturan tersebut.2 Indonesia sebagai negara hukum pada prinsipnya mengakui bahwa kehidupan hubungan atau pergaulan antar masyarakat memiliki batasan yang menjamin hak-hak pribadi dan komunal.

Actions (login required)

View Item