Politik Anggaran DPRD dalam Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Kota Sawahlunto Tahun 2018

Fadzly, Aldia Riefky (2020) Politik Anggaran DPRD dalam Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Kota Sawahlunto Tahun 2018. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover Abstrak.pdf - Published Version Download (349kB)
	Text (BAB 1) BAb 1.pdf - Published Version Download (965kB)
	Text (BAB 6) BAB 6.pdf - Published Version Download (239kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (479kB)
	Text (Skripsi Full Text) Tugas Akhir Ilmiah.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK FADZLY ALDIA RIEFKY. 1310832004. Skripsi S1. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Judul Skripsi “Politik Anggaran DPRD dalam Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Kota Sawahlunto tahun 2018”. Dibimbing Oleh : Dr. Asrinaldi, M.Si dan Dr. Syamsurizaldi, SIP, SE, MM, Skripsi ini terdiri dari 80 halaman, dengan referensi : 4 buku, 21 jurnal dan 4 kabar online. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis politik anggaran yang terjadi. Objek dalam penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Sawahlunto, DPRD merupakan lembaga politik yang memiliki fungsi penting dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah khususnya di kota Sawahlunto. DPRD mempunyai fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Dalam penyusunan APBD, dokumen perencanaan dan penganggaran harus sinkron. Disinilah peran penting DPRD untuk menjaga sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun pada tahun 2018 kota Sawahlunto mengalami defisit anggaran dan juga akan mengadakan pilkada. Hal ini membuat proses politik terasa sangat terasa kental. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif kualitatif dengan tipe studi kasus. Lokasi yang telah ditentukan dalam penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa lokasi yang diambil membantu peneliti untuk memahami masalah penelitian. Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang peneliti dapatkan juga di uji keabsahannya melalui trianggulasi sumber data. Menurut teori principal dan agent ada 4 tahapan dalam proses penganggaran yaitu : Eksekutive planning, legislative approval, executive implementation, dan expose accountability. Berdasarkan hasil penelitian antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran telah sinkron, namun proses negosiasi (lobbying) masih terasa sangat kental. Lembaga legislatif (DPRD) dalam pelaksanaan pokirnya menunjuk konsituennya untuk mengerjakan proyek-proyek yang pada akhirnya anggota DPRD menerima keuntungan dari pokirnya tersebut. Kata Kunci : Politik Anggaran, Sinkronisasi, DPRD

Actions (login required)

View Item