TANTANGAN PEMERINTAH BANGLADESH DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TARGET PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN

Salsabila, Aulia (2022) TANTANGAN PEMERINTAH BANGLADESH DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TARGET PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (557kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (783kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (478kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (598kB)
	Text (Skripsi Fulltext) Skripsi Fulltext-Salsabila Aulia.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tantangan pemerintah Bangladesh dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) target penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Dari tahun 2016-2020 kekerasan terhadap perempuan tidak menunjukkan adanya penurunan yang signifikan, sedangkan kesetaraan gender di Bangladesh sudah menunjukkan peningkatan pada tahun 2019 dan Bangladesh masuk dalam peringkat 50 dalam indeks kesenjangan gender gobal. Kemajuan tersebut tidak berpengaruh pada penurunan jumlah kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, yang mana ada 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan konsep implementasi kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa dalam pencapaian SDGs target 5.2 yang diintegrasikan dalam Rencana Lima Tahun Ke-7, pada aspek komunikasi sudah diselenggarakan konferensi oleh pemerintah, namun belum ada diskusi terkait kontribusi inisiatif yang akan dilakukan. Sumber daya dalam implementasi Rencana Lima Tahun Ke-7 sudah cukup baik, namun masih kurang dalam hal pendataan. Disposisi pelaksana rencana belum dapat dikategorikan baik, karena aparat penegak hukum dan keadilan tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Struktur birokrasi sudah cukup baik, pemetaan kementerian pada setiap tujuan SDGs sudah jelas, namun koordinasi antar pelaksana belum maksimal.

Actions (login required)

View Item