PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG PASAMAN BARAT TERHADAP JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Fitri, Asnita (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG PASAMAN BARAT TERHADAP JAMINAN KECELAKAAN KERJA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (182kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (301kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (253kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Setiap pekerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja jika terjadi kecelakaan kerja melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Pasaman Barat, kendala dalam pelaksanaan beserta upayanya. Jenis penelitian ini adalah meliputi jenis penelitian yuridis sosiologis, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan didukung data skunder, dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Pasaman Barat sudah dilaksanakan berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan baik yaitu memberikan pelayanan kesehatan dan ganti kerugian kepada pekerja yang telah menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai dengan kerugian yang di derita pekerja. Dan memberikan sanksi kepada pemberi kerja yang lalai akan hak dan tanggung jawabnya terhadap para pekerja sesuai pasal 15 ayat 1 UU BPJS Ketenagakerjaan, dan sanksi ada dua yaitu sanksi Administrasi yang tertuang dalam PP No.86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penegakan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana yang tertuang dalam pasal 55 UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Pemberi Kerja yang melanggar. Kendala yang dihadapi dalam memberikan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja jika terjadi kecelakaan kerja melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Pasaman Barat meliputi 2 hal yaitu pertama kendala internal berupa proses administrasi yang cukup panjang, hal ini dapat diupayakan dengan cara menunggu pencairan dana iuran dari pemerintah karena pencairannya lama. Data dan dana dari perusahaan Bpjs Ketenagakerjaan bertolak belakang dengan apa yang di dapatkan pihak Bpjs Ketenagakerjaan. Kedua adalah kendala eksternal berupa kurangnya pemahaman perusahaan, terbatasnya data karyawan di perusahaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, kurang dipercayanya BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan belum mendaftar pada semua program. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah di harapkan adanya kesadaran seluruh lapisan masyarakat pekerja dan pengusaha akan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan setiap pekerja di Indonesia. Dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam penerapannya juga sangat membantu, serta memberikan sosialisasi dan pemahaman bagi masyarakat terkait pentingnya Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja supaya terlindungi akan keselamatan kerjanya. Kata kunci : Jaminan kecelakaan kerja, pekerja, BPJS Ketenagakerjaan, Pasaman Barat

Actions (login required)

View Item