PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BAHAN GALIAN C TANPA IZIN (ILLEGAL MINING) DI WILAYAH HUKUM POLRES AGAM

Aulia, Khairani (2022) PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BAHAN GALIAN C TANPA IZIN (ILLEGAL MINING) DI WILAYAH HUKUM POLRES AGAM. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (141kB)
	Text (bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (259kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (228kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Kabupaten Agam yang berada di Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu kabupaten yang mempunyai potensi terhadap sektor pertambangan bahan galian C, namun masyarakat belum bisa memanfaatkannya dengan baik. Maraknya kegiatan penambangan bahan galian C tanpa izin (illegal Mining) mengalami peningkatan setiap tahun dan harus ditindaklanjuti agar tercapainya supremasi hukum. Kegiatan penambangan tanpa izin ialah tindak pidana ayng diatur pada Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 terkait Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara. Penegakan hukum atas tindak pidana penambangan bahan galian C tanpa izin oleh Satreskrim Tipidter Polres Agam, dilaksanakan. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang dikaji pada skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penambangan Bahan Galian C Tanpa Izin (Ilegal Mining) di Wiayah Hukum Polres Agam? 2. Apa saja Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (Ilegal Mining) di Wiayah Hukum Polres Agam? Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat analitis. Teknik pengumpulan data yakni wawancara dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan: 1. Bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan bahan galian C tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Agam, kurang maksimal. Karena pertimbangan kemanusiaan, kegiatan itu ialah suatu mata pencaharian yang bisa memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga masyarakat penambang emas tanpa perizinan berusaha. Disamping itu, proses perizinan berusaha yang sulit diperoleh. Proses penegakan hukum dilakukan menggunakan upaya represif. Penegakan hukum yang dilaksanakan berlandaskan ketetapan aturan perundang-undangan yang berlaku terbukti kasus selesai ditangani sebanyak 3 kasus oleh penyidik Polres Agam. 2. Kendala yang menjadi faktor kurang optimalnya penegakan hukum tindak pidana penambangan bahan galian C tanpa izin (illegal mining) yaitu: a. faktor masyarakat b. Faktor internal c. faktor sarana dan prasarana d. faktor ekonomi e. faktor budaya. Kata kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Tindak Pidana, Penambangan Illegal

Actions (login required)

View Item