ARIE, ALKAUTSAR (2014) PROSES PENERBITAN DAN PENGAWASAN IZIN GANGGUAN BAGI USAHA VULKANISIR BAN DI KABUPATEN TANAH DATAR. Diploma thesis, Universitas Andalas.
Text (Skripsi Fulltext)
AreAlkautsar.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (328kB) |
Abstract
Penelitian ini diiringi dengan meningkatnya jumlah usaha vulkanisir ban di Kabupaten Tanah Datar selama satu dekade terakhir. Mengenai system perizinan terhadap usaha vulkanisir ban sudah diatur oleh masing-masing daerah serta dilayani oleh kantor KP2T/BMP2T masingmasing daerah, semua usaha vulkanidir ban tersebut dalam menjalankan usahanya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terutama dengan ketentuan lingkungan hidup di dalam UU No 32 tahun 2009. Masalahnya adalah banyak pengaduan dari masyarakat mengenai usaha inni yang berisi tentang keluhan terhadap pembuangan limbah dari pabrik vulkanisir ban ini, dimana pabrik tersebut diketahui sering membuang limbah ke sungai di dekat pemukiman penduduk. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang Pengawasan terhadap izin operasional yang terdapat pada usaha vulkanisir ban di Kabupaten Tanah Datar baik dari segi pelaksanaan maupun dari segi pengawasanya. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis kualitatif yaitu untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, serta menjelaskanya secara sistematis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada kedua belah pihak baik pihak pengusaha maupun pihak dari Kantor KPPT atau Kantor Lingkungan Hidup yang berisi pertanyaan - pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian. Dari hasil penelitian ini menunjukan baik pelaksanaan maupun pengawasan izin operasional pada usaha vulkanisir ban di Kabupaten Tanah Datar belum berjalan dengan efisien. Dari data yang penulis dapat selama masa penelitian dari enam tempat usaha vulkanisir ban yang peneliti jadikan sampel dua diantaranya belum mengantongi izin operasional ataupun izin untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, sehingga limbah tersebut sudah mencemari kawasan perumahan penduduk di sekitarnya. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait pun hanya berupa teguran, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sama juga sama sekali tidak melakukan upaya preventif maupun persuasif agar dapat meminimalisir kejadian yang sama tidask terulang kembali.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | ms Meiriza Paramita |
Date Deposited: | 26 Jun 2016 06:23 |
Last Modified: | 26 Jun 2016 06:23 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/11629 |
Actions (login required)
View Item |