PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SETELAH KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019

Haura Hafidzah, Ariesya (2022) PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SETELAH KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (138kB)
	Text (BAb I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (445kB)
	Text (BAb Iv Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (125kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (189kB)

Abstract

ABSTRAK Dispensasi kawin berdasarkan Pasal 1 angka (5) PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian dispensasi perkawinan yang berlaku diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: (1) Apa faktor yang mendorong terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati. (2) Bagaimana pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. (3) Apa kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan data primer sebagai data utama yang diambil langsung dilapangan melalui wawancara. Sedangkan untuk data sekunder, penulis memperoleh data tersebut dari bahan kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan editing dan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif analisis sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Faktor yang mendorong terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati, yaitu meliputi : a. Faktor Married By Accident (MBA) atau hamil diluar nikah dan b. Hubungan terlalu dekat. (2) Pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan implementasi proses beracaranya merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. (3) Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati menilai bahwa pelaksanaan penanganan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 belum sepenuhnya diterapkan, karena ada beberapa kendala dan hal yang sifatnya administratif yang belum bisa diterapkan di Pengadilan Agama Tanjung Pati. Kata kunci: Dispensasi kawin, Perkawinan, Pengadilan Agama

Actions (login required)

View Item