ANALISIS TENTANG KERJASAMA INTERPOL DAN POLRI DALAM MENANGKAP PELAKU KEJAHATAN LINTAS BATAS NEGARA

TIO, KURNIAWAN (2016) ANALISIS TENTANG KERJASAMA INTERPOL DAN POLRI DALAM MENANGKAP PELAKU KEJAHATAN LINTAS BATAS NEGARA. Diploma thesis, Universitas andalas.

Preview	Text (Abstrak) 2 ABSTRAK [in-en] (edited).pdf - Published Version Download (194kB) | Preview
Preview	Text (bab 1 (pendahuluan)) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (366kB) | Preview
Preview	Text (Bab akhir (penutup/kesimpulan)) BAB IV.pdf - Published Version Download (203kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) daftr pustaka.pdf - Published Version Download (136kB) | Preview
	Text (skripsi full text) SKRIPSI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Melarikan diri ke negara lain menjadi sebuah solusi bagi pelaku kejahatan di Indonesia untuk terbebas dari jeratan hukum. Salah satu cara mengatasi hal tersebut dibutuhkanlah kerjasama POLRI dan INTERPOL. INTERPOL adalah organisasi internasional yang dibentuk untuk mengkoordinasikan kerjasama antar kepolisian di seluruh dunia. Lahirnya organisasi ini dikarenakan kebutuhan masyarakat internasional akan suatu organisasi internasional yang dapat mengkoordinasikan dalam bidang kepolisian untuk menanggulangi kejahatan yang bersifat lintas batas negara. Suatu negara tidak mungkin dapat menanggulangi kejahatan yang bersifat lintas batas sendirian sehingga perlu adanya suatu kerjasama internasional. Melalui Interpol kerjasama dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terorganisir. Di dalam melaksanakan tugasnya, Interpol harus menghormati kedaulatan dan yurisdiksi negara-negara anggotanya serta tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara-negara anggotanya. Berdasarkan latar belakang diatas, ada dua permasalahan hukum yaitu: pertama, Bagaimana kewenangan yang dimiliki INTERPOL dalam kerjasamannya dengan POLRI menurut hukum Internasional dan Hukum Nasional, dan kedua apa saja hambatan yang dihadapi INTERPOL Indonesia dalam melaksanakan tugasnya.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Semua data tersebut akan dianalisis dengan cara kualitatif. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Upaya pemulangan terhadap pelaku kejahatan yang kabur keluar negeri sering mengalami hambatan karena lemahnya Bargaining Power bangsa Indonesia terhadap negara tertentu sebagai akibat dari kondisi Geostrategi dan Geopolitik Indonesia saat ini. Kelemahan Bargaining Power Negara Indonesia terhadap Negara-negara tertentu akhirnya digunakan sebagai tempat bersembunyi daripada pelaku tindak pidana dari Indonesia untuk mengamankan diri, menyelamatkan asset termasuk menghindarkan diri dari jeratan hukum pidana Indonesia. Kelemahan Bargaining Power bangsa Indonesia tidak dapat digunakan untuk “memaksa” suatu Negara lain untuk mau membuat dan meratifikasi perjanjian bilateral maupun Multilateral terkait upaya Ekstradisi dan pengembalian para pelaku kejahatan. Selain itu terdapat perbedaan konsep Teritorialitas dan Nasionalitas setiap Negara. Dimana tidak serta merta otoritas Penegak Hukum Indonesia melakukan upaya pengejaran kemudian memulangkan kembali setiap pelaku tindak pidana yang lari dan bersembunyi di luar negeri , dimana hal ini terkait dengan identitas suatu Negara yang berdaulat dengan konsep wilayah negara kedaulatan dan pengakuan terhadap hak kewarganegaraan yang dimiliki setiap orang yang berada dalam wilayah kedaulatan hukumnya.

Actions (login required)

View Item