ANALISIS PENYAJIAN ASET TERKAIT ALIH KEWENANGAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016

MAIROZA, YUHENDRI (2017) ANALISIS PENYAJIAN ASET TERKAIT ALIH KEWENANGAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (162kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (362kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (162kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (272kB)
	Text (Tesis Full Text) Tesis.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang penyajian yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Laporan Keuangan tahun 2016. Proses peralihan kewenangan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 melalui dokumen Berita Acara Serah Terima Personil, Sarana dan Prasarana serta Dokumen yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Bupati / Walikota se Sumatera Barat pada tanggal 03 Oktober 2016 menimbulkan implikasi peralihan kepemilikan aset dari pemerintah kabupaten kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan data hasil inventarisasi Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan kriteria yang ditetapkan merujuk pada Permendagri 19 Tahun 2016 untuk tata kelola aset dan PP 71 Tahun 2010 untuk penyajian secara akrual pada Laporan keuangan. Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat sekolah yang belum dilaksanakan peralihan aset, yaitu sub urusan pendidikan khusus berupa SDLB Negeri karena keterlambatan proses inventarisasi. Data penyusutan pendukung proses peralihan aset dari kabupaten kota ke provinsi diserahkan dengan batas jangka waktu pengambilan data yang berbeda beda sehingga mempengaruhi proses pengakuan dan pencatatan aset. Penyerahan data aset per tanggal 31 Desember 2015 dari 5 kabupaten/kota telah didukung oleh data penyusutan. Penyerahan data dari 2 kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah dilengkapi dengan penyerahan data penyusutan namun berbeda periode waktu pelaporannya. Sedangkan penyerahan data 11 kabupaten kota tidak diikuti penyerahan data penyusutannya.

Actions (login required)

View Item