DINAMIKA PEMERINTAHAN KELURAHAN SIGANDO KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG TAHUN 1982-2021

Rahmat, Fadli (2022) DINAMIKA PEMERINTAHAN KELURAHAN SIGANDO KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG TAHUN 1982-2021. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER_ABSTRAK1.pdf - Published Version Download (337kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (581kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (223kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (229kB)
	Text (Skripsi Fulltext) SKRIPSI FULL RAHMAT FADLI fix.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Dinamika Pemerintahan Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang 1982-2021”. Kelurahan Sigando satu dari delapan kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Panjang Timur, sebelum tahun 1982 pemerintahan Kelurahan Sigando berbentuk jurai yang dalam wilayah pemerintahan Nagari Gunung, namun pada tahun 1982 keluar peraturan daerah yang membuat pemerintahan nagari menjadi kecamatan dan pemerintahan jurai menjadi kelurahan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahap awal adalah pengumpulan sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian. Pada tahap pengumpulan sumber dilakukan melalui studi pustaka dan lapangan dengan metode sejarah lisan dan wawancara. Setelah itu diperoleh sumber-sumber yang dapat diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Penulisan diarahkan dalam bentuk deskriptif naratif. Kemudian data yang diperoleh dilanjutkan kepada tahap kritik. Tahapan yang terakhir adalah historiografi atau penulisan. Setelah diterapakan Sigando menjadi kelurahan, dipimpin oleh lurah dan menyampingkan pemerintahan adat. Dalam menjalankan pemerintahannya kepala lurah hanya menjalankan fungsi administrasi pemerintahan umum saja, karena kelurahan bukan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Nagari yang sebelumnya sebuah wilayah yang cukup besar dipecah menjadi satuan wilayah yang relatif kecil. Hal ini memberikan dampak baik dan dampak buruk bagir pemerintah dan masyarakat nagari. Dampak positif pembentukan pemerintah kelurahan di antaranya semakin mudah bagi masyarakat untuk mengurus keperluan yang bersifat administrasi karena wilayah kelurahan yang relatif kecil, sedangkan dampak buruknya yaitu kurangnya rasa kebersamaan masyarakat yang sebelumnya tertanam pada saat pemerintahan nagari. Kata Kunci: Dampak, Lurah, Masyarakat, Kecamatan, Nagari, Pemerintah

Actions (login required)

View Item