ANALISIS TEMUAN AUDIT BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT PROVINSI SE-INDONESIA (Studi Eksploratif Terhadap LHP BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi yang Memperoleh Opini WDP)

RIZKI, MEILIZA (2015) ANALISIS TEMUAN AUDIT BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT PROVINSI SE-INDONESIA (Studi Eksploratif Terhadap LHP BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi yang Memperoleh Opini WDP). Masters thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 201510271229th_tesis rizki meiliza 1121221047.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis temuan pengecualian yang terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2008-2010. Sampel yang dipilih adalah laporan yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian dengan menggunakan metode purposive sampling. Data penelitian berupa data sekunder dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2009-2011 yang telah dipublikasikan lewat situs Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan data Laporan Hasil Pemeriksaan masing-masing Pemerintah Provinsi tahun 2008 s.d 2010 yang diperoleh melalui Biro Humas dan Luar Negeri Bagian Publikasi dan Layanan Informasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.Analisis data dilakukan dengan metode content analysis (analisis isi). Hasil penelitian menunjukkan temuan pengecualian yang terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi periode 2008 sampai dengan 2010 umumnya merupakan temuan yang termasuk kelompok temuan kelemahan SPI (80,51% ) dan sisanya merupakan kelompok temuan kepatuhan (19,49%). Temuan pengecualian yang paling sering terjadi dan berulang adalah temuan SPI terkait dengan masalah aset. Permasalahan yang menyebabkan munculnya temuan memberikan dampak yang beragam. Penyebab terjadinya temuan pengecualian adalah lemahnya sistem pengendalian internal dan pengawasan serta kelemahan dalam memahami pola pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kata kunci: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Wajar Dengan Pengecualian, temuan kelemahan Sistem Pengendalian Internal, temuan kepatuhan, temuan berulang.

Actions (login required)

View Item