PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PADA DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG,DAN PEMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

GUCI, KRISTI (2015) PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PADA DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG,DAN PEMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Tugas Akhir Full Text) 201502101534th_ta guci.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (647kB)

Abstract

Reformasi keuangan di Indonesia dapat dikatakan sudah cukup terlambat dibandingkan dengan reformasi yang dilakukan oleh negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia juga dikatakan terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filiphina, Singapura dan Selandia Baru yang sudah sejak tahun 1970an – 1980an telah melakukan serangkaian reformasi di bidang manajemen keuangan negara. Singapura misalnya, sudah menggunakan anggaran berbasis kinerja semenjak tahun 1980an, sedangkan pemerintah Indonesia baru menerapkannya tahun 2001, begitu juga dengan manajemen keuangan daerah. Perubahan pertama yang dilakukan sebagai langkah reformasi keuangan daerah adalah mengubah sistem penganggaran. Perubahan sistem penganggaran tersebut meliputi perubahan dalam proses pengganggaran dan perubahan struktur. Perubahan proses penganggaran yang terkait dengan perubahan proses penyusunan anggaran yang sebelumnya bersifat sentralistik dan top down diubah menjadi sistem anggaran partisipatif (bottom up/participative budget). Jika sebelumnya program pembangunan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Bappenas, maka dengan otonomi luas dan nyata pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk menentukan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Actions (login required)

View Item