PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PERIODE 2009-2014 DALAM PERSPEKTIF TEORI MANDAT

TESSA NANDA, UNTARI (2015) PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PERIODE 2009-2014 DALAM PERSPEKTIF TEORI MANDAT. Diploma thesis, Univeristas Andalas.

Text (Skripsi Fulltext) 201502170100th_skripsi complete.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undangundang. 1 Dengan kondisi demikian, tidak mungkin dilaksanakan kedaulatan langsung oleh rakyat ,yang semua permasalahan diselesaikan dan diputuskan oleh rakyat itu sangat tidak mungkin, dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan yang cukup luas maka dilaksanakanlah kedaulatan rakyat tidak langsung. Kedaulatan rakyat yang tidak langsung tersebut dilakukan dengan cara membuat lembaga perwakilan untuk mewakili mereka dalam mengambil tindakan atau keputusan yang berhubungan dengan kepentingan rakyat. Lembaga perwakilan itu dalam menjalankan tugasnya diawasi langsung maupun tidak langsung oleh rakyat Indonesia, dan diberikan batasan-batasan kewenangan yang diwujudkan dalam Undang-undang.Salah satu dari lembaga Perwakilan itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan teori kedaulatan rakyat. Hal ini dapat dibuktikan dari perubahan UUD1945, Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.2

Actions (login required)

View Item