Angri, Gustya (2022) AKIBAT HUKUM DARI GADAI TANAH ULAYAT KAUM OLEH MAMAK KEPALA WARIS DI NAGARI JAWI - JAWI KAB. SOLOK. Diploma thesis, Universitas Andalas.
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (143kB) |
|
Text (BAb I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version Download (384kB) |
|
Text (Bab IV Penutup)
Bab IV.pdf - Published Version Download (126kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (203kB) |
|
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Harta pusaka tinggi di Minangkabau diperoleh secara turun temurun dan pada dasarnya tidak boleh diperjual belikan ataupun digadaikan. Namun hanya boleh digadaikan jika terdapat 4 hal yaitu : rumah gadang katirisan, gadih gadang, mayik tabujua ditangah rumah, dan adat tidak berdiri. Harta pusaka yang tergadai akan ditebus oleh kemenakan dari mamak yang menggadaikan harta tersebut secara bersama-sama menggunakan uang kaum agar harta tersebut dapat kembali pada kaum dan pewarisan harta pusaka tinggi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu: 1. Apa akibat hukum dari gadai tanah ulayat kaum oleh mamak kepala waris di Nagari Jawi-Jawi Kab, Solok? 2. Bagaimana posisi harta pusako tinggi setelah ditebus oleh anak perempuan bungsu kaum di Nagari Jawi-Jawi Kab. Solok? 3. Bagaimana peran mamak kepala waris dalam gadai tanah ulayat kaum pusako tinggi di Nagari Jawi-Jawi Kab. Solok?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menganalisa peraturan perundang-undangan dan hukum adat Minangkabau dengan kebiasaan masyarakat dalam menggadai tanah ulayat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, 1. akibat hukum dari gadai tanah ulayat kaum oleh mamak kepala di Nagari Jawi-Jawi Kab. Solok pewarisan harta pusaka tinggi milik mamak kepala waris terhalang pewarisannya kepada mamak kepala waris selanjutnya karena harta tersebut awalnya tergadai pada pihak ketiga dan ditebus oleh kemenakan perempuan. 2. Posisi harta pusako tinggi akan tetap menjadi harta pusaka tinggi apabila ditebus oleh anak dari wanita bungsu dalam kaum menurut pandangan kaum, namun dari sudut pandang anak wanita bungsu tersebut itu adalah harta pusaka rendah karena ditebus menggunakan uang pencahariannya dengan suaminya. 3.Pada saat ini mamak kepala waris tidak lagi menunjukkan sikap bagaimana seharusnya menjadi mamak kepala waris yang merupakan orang kepercayaan kaum. Dalam praktinya, mamak kepala waris yang seharusnya menjaga keamanan, kelestarian harta pusaka tetapi pada saat ini sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam menjalankan tugasnya mamak kepala waris harus bersifat seimbang dan Mamak kepala waris tidak boleh memihak dan harus adil dalam keadaan apapun agar seluruh kaumnya sejahtera. Kata kunci : Gadai , Tanah ulayat, Pewarisan
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | H. Nanda Utama S.H.,M.H, |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 30 Aug 2022 04:33 |
Last Modified: | 30 Aug 2022 04:33 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/110330 |
Actions (login required)
View Item |